JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I asal Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai, Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle atau perombakan terhadap sejumlah menteri dan pejabat di jajaran kabinetnya.
Menurut dia, pejabat atau sektor yang kerap menimbulkan kegaduhan perlu dilakukan perombakan.
Hal tersebut disampaikan Bobby dalam diskusi "Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK", di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Bobby berpendapat, sejumlah pejabat pada sektor politik, hukum dan keamanan, sektor ekonomi, keuangan, dan energi, perlu dirombak.
"Sektor ini yang perlu direvitalisasi, kalau pun perlu diganti terserah yang mana," kata Bobby.
Baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh
Pada sektor politik, hukum dan keamanan, Bobby menyinggung soal kegaduhan terkait isu pembelian senjata dan Perppu Ormas.
Sementara, di sektor keuangan, ia mencontohkan, kegaduhan soal PLN yang disebut masih banyak utang. Hal ini terkait kebijakan menaikkan tarif dasar listrik. Ia juga menyinggung kegaduhan terkait Freeport.
Seharusnya, kata Bobby, kegaduhan itu dapat diredam di internal kabinet.
"Sehingga pertentangan di masyarakat bukan menghasilkan solusi tapi mempertajam polarisasi, malah membentengi masing-masing pihak yang bertikai," ujar Bobby.
Dia berharap, Presiden Jokowi memilih para pejabat yang bisa berkoordinasi dan punya kemampuan komunikasi yang baik.
Melalui perombakan kabinet, menurut dia, akan berpengaruh pada elektabilitas Jokowi menjelang Pemilu 2019.
"Untuk mencapai kinerja lebih baik dan meningkatkan elektabilitas di atas 50 persen di 2018, perlu direvitalisasi sekali lagi," ujar Bobby.