Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menang Praperadilan, Novanto Berpotensi Batal Dinonaktifan

Kompas.com - 02/10/2017, 12:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menuturkan, rapat pleno soal penonaktifan Ketua Umum Setya Novanto masih belum dapat dipastikan.

Sedianya, rapat pleno tersebut dilangsungkan Senin (2/10/2017) hari ini, namun sejumlah anggota DPP belum mendapatkan undangan rapat. Adapun rapat itu rencananya membahas soal rekomendasi tim elektabilitas partai.

"Sampai saat ini secara resmi surat DPP Partai Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski begitu, menurutnya, sejumlah anggota DPP tetap akan mengantisipasi jika rapat nantinya jadi dilaksanakan.

Ace menambahkan, dinamika internal mengemuka pascaputusan praperadilan yang memenangkan Novanto. Suara lantang yang meminta Novanto nonaktif, kini mulai meredup. Di samping itu, ia juga mendengar kabar bahwa Novanto akan segera pulang dari rumah sakit. 

(Baca: Sejak 2012, Khatibul Dengar Rumor Proyek E-KTP Diatur Setya Novanto)

"Kalau situasinya seperti begitu kan bisa saja dimungkinkan bahwa Pak Setya Novanto pertimbangannya akan hadir (rapat), sehingga bisa saja diundur," tuturnya.

Anggota Komisi II DPR itu tak dapat memastikan pihak-pihak mana saja yang mendukung tetap dilaksanakannya pleno. Namun, ia menegaskan preferensi publik sangat penting untuk Partai Golkar dalam menentukan sikap politik.

Dia menuturkan Golkar selalu mengedepankan prinsip "Suara Golkar, Suara Rakyat". 

"Secara pastinya kami bisa lihat pandangan-pandangan dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno menjadi sangat penting untuk melihat dinamikanya seperti apa," kata Ace.

 

(Baca: Analogi Tiga Maling Ayam dan Putusan Praperadilan Setya Novanto...)

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan rapat pleno Senin malam tetap dilaksanakan. Meski begitu, ia meragukan apakah undangan telah disebar kepada anggota oleh Sektetaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

"Iya (jadi). Tapi masalahnya apa undangannya diedarkan oleh Sekjen atau enggak saya belum tahu. Kan sekjen yang punya kewenangan itu," kata Nurdin.

Nurdin sebelumnya mengatakan, rekomendasi penonaktifan Novanto muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto. Hal ini karena elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

"Kemudian kKorbid Polkuham itu merekomendasikan untuk ketum (ketua umum) nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Kompas TV Ketua DPR Setya Novanto dikabarkan akan pulang dari Rumah Sakit Premier, Senin (2/10) esok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com