Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/09/2017, 12:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, kasus hukum yang menjerat ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah kadernya yang menjabat di pemerintahan daerah telah memberi dampak negatif pada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena persoalan hukum, menurut Sirojudin, masyarakat menjadi tidak percaya sehingga ada penurunan elektabilitas bagi Partai Golkar.

"Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah, problem defisit kredibility menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar, bukan hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh," kata Sirojudin dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Putusan Praperadilan" yang digelar di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Menurut dia, masuknya Golkar dalam lingkaran partai pendukung pemerintah sempat memperbaiki elektabilitas itu. Namun kepercayaan publik kembali merosot karena proses hukum yang menjerat Setya.

Ia pun menyarankan Partai Golkar melakukan pembenahan guna memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

"Perlu langkah politik yang tepat untuk memulihkan kredibilitas itu, karena jika Partai Golkar tidak bisa putuskan keterkaitan sumber defisit kredibilitas, maka akan selamanya terbebani. Tanpa pemulihan sistemik sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan dua rekomendasi yang diambil berdasarkan suara-suara para kader, termasuk di daerah.

Adapun dua rekomendasi itu meminta kesediaan ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau Plt ketua umum.

"Itu kan berawal dari kegelisahan banyak pengurus di daerah. Tingkat pengetahuan publik atas kasus e-ktp sangat tinggi," kata dia.

Ia mengatakan, hasil kajian diketahui bahwa hampir 80 persen publik tahu mengenai kasus korupsi e-ktp. Bahkan sebagian besar publik tahu siapa saja aktor-aktor utama pada kasus tersebut.

Sebelumnya, Andi menyampaikan bahwa rekomendasi itu akan disampaikan kepada Setya melalui Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham.

"Rapat memutuskan, meminta ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsung ke Pak SN," ungkap Andi saat dihubungi Rabu (27/9/2017).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com