Putusan Praperadilan Novanto Tak Hentikan KPK Usut Kasus Korupsi E-KTP - Kompas.com

Putusan Praperadilan Novanto Tak Hentikan KPK Usut Kasus Korupsi E-KTP

Kompas.com - 29/09/2017, 23:13 WIB
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jakarta, Jumat (29/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jakarta, Jumat (29/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Langkah ini akan dilakukan KPK meski telah mengalami kekalahan dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Kami tegaskan, apa pun putusan yang dijatuhkan tadi, tidak akan menghentikan proses hukum dalam kasus e-KTP," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Apalagi, kata Febri, KPK memiliki sejumlah bukti yang membuktikan terjadinya korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Bahkan, sudah ada dua terdakwa yang sudah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang sudah divonis adalah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara.

"KPK akan terus menangani proses indikasi kasus korupsi e-KTP ini. Karena memang kami yakin betul bukti yang kami miliki," kata Febri.

(Baca juga: KPK Kecewa Penetapan Tersangka Novanto Dinyatakan Tak Sah)

Sampai saat ini, kata Febri, ada lima orang yang sedang diproses oleh KPK dalam kasus yang sama. Karena itu, penuntasan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP akan tetap berjalan.

"Sampai hari ini berarti masih ada lima orang yang sedang diproses dalam kasus ini. Ada yang di persidangan dan penyidikan termasuk mendalami pihak lain," ujar dia.

"Perlu kami tegaskan kasus e-KTP akan tetap jalan, dan KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini," kata Febri.

Sebagaimana diketahui, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah. Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

(Baca juga: KPK: Penyidik Bisa Tetapkan Kembali Novanto sebagai Tersangka)

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.

Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK menghentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.

Kompas TV KPK telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan hukum dalam kasus ini.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Nasional
ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional

Close Ads X