Sosiolog UI: Jokowi Bukan Komunis, Melainkan "State-Capitalist"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola sependapat dengan mayoritas responden dalam survei opini publik yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait isu komunisme di Indonesia.

Mayoritas responden (75,1 persen) tidak setuju dengan isu bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah seorang kader atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), atau terkait dengan PKI.

"Saya sepakat dengan para responden, bahwa tuduhan Jokowi seorang PKI itu tidak berdasar," kata Tamrin dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Tamrin menuturkan, ada banyak syarat untuk menyebut atau mengidentifikasi seseorang berpaham komunisme atau marxisme. Kadang kala, orang mencampuradukkan antara keduanya. Padahal, tidak semua marxisme itu adalah komunisme.

"Kemudian kalau kita menuduh orang marxis juga repot. Karena saya melihat banyak orang yang berpikir ke 'kiri-kirian', tetapi bukan (berpaham) marxisme, apalagi komunisme," kata Tamrin.

(Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Dia melanjutkan, malah kebanyakan orang yang bicara terkesan ke "kiri", berjalannya justru ke "kanan". Oleh karena itu, dia pun tidak percaya apabila ada seseorang yang bisa sangat konsisten sebagai marxis atau seorang komunis.

Pada akhirnya, kata dia, susah sekali memberikan cap kepada seseorang sebagai orang yang memiliki karakter atau paham tertentu.

Akan tetapi, kata Tamrin, kalau ingin menilai Jokowi maka nilailah dari kebijakannya.

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau pameran lomba foto pembangunan infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (27/8/2017). Lomba yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusung tema Di Darat, Laut, dan Udara Infrastruktur Kita Bangun

Seorang kapitalis negara ingin memperbesar kapital atau daya yang dimiliki negara lewat korporasi yang dimiliki, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi, mengatakan Jokowi seorang komunis itu sama sekali salah. Dia seorang state-capitalist," tutur Tamrin.

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Adapun yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen.

(Baca: Survei SMRC: Mayoritas Tidak Setuju Pendapat 'Jokowi Seorang PKI')

Selain itu, survei juga mengungkap bahwa 86,8 persen responden tidak percaya mengenai isu kebangkitan PKI. Adapun yang menyatakan setuju bahwa saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI hanya 12,6 persen.

(Baca: Survei SMRC: Mayoritas Warga Tidak Percaya Sedang Terjadi Kebangkitan PKI)

Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Profil demografi sampel mencerminkan populasi nasional Indonesia dan proporsional berdasarkan karakter demografi dan sebaran wilayahnya.