Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Pastikan Pemerintah Siap Antisipasi Erupsi Gunung Agung

Kompas.com - 28/09/2017, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang antisipasi erupsi Gunung Agung.

Rapat berlangsung di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Kamis (28/9/2017) siang.

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Wakapolri Komjen Syafruddin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Puan mengatakan, saat ini tidak bisa dipastikan akan berapa lama aktivitas Gunung Agung di Bali berlangsung.

Oleh karena itu, saat ini status masih dalam kondisi siaga.

"Namun, semua kementerian, lembaga, sudah siap untuk mengantisipasi hal itu," kata Puan kepada wartawan usai rapat.

(baca: Gunung Agung Alami Perubahan Bentuk)

Menurut dia, sembilan kabupaten kota di Provinsi Bali sudah bersiap untuk menampung pengungsi di sekitar Gunung Agung.

Puan menyebut, saat ini pengungsi Gunung Agung jumlahnya mencapai 62.000 orang.

"Urusan makanan, kesehatan, urusan hal lain yang berkaitan dengan bagaimana kemudian mereka mau mengungsi, ternak yang ada dan lain-lain, tadi sudah kami rakorkan, semua sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut," tambahnya.

(baca: BNPB: Sirine Peringatan Dini di Gunung Agung Bukan Pendeteksi Letusan)

Puan mengatakan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mitigasi untuk mengevakuasi warga yang ada di sekitar Gunung Agung.

"Sampai saat ini kita tidak mengharapkan bahwa nanti erupsi Gunung Agung ini akan menjadi lebih parah, tapi kita semua sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut," ucap dia.

Kompas TV Gubernur menjamin tidak ada korban jiwa jika erupsi terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com