Pimpinan DPR Yakini Tak Lakukan Penekanan Terkait Opini WTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Agus Hermanto meyakini tak ada yang melakukan penekanan-penekanan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar lembaga DPR mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Hal ini disampaikan Agus menyikapi fakta persidangan yang diungkap Jaksa KPK terkait rekaman percakapan auditor BPK. Salah satu bagiannya menyebutkan bahwa ada kekhawatiran pimpinan DPR marah jika status laporan keuangan DPR diubah menjadi Wajar Dengan Pengcualian (WDP).

"Kami yakini kami tidak ada penekanan-penekanan sama sekali," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Meski begitu, pimpinan DPR akan menindaklanjuti isu tersebut dengan mengumpulkan jajaran sekretariat jenderal DPR. Namun, Agus belum dapat memastikan kapan hal itu akan dilakukan sebab beberapa pimpinan masih berada di luar negeri.

(Baca: Auditor BPK Rekam Percakapan dengan Pimpinannya Selama 2,5 Tahun)

Selain itu, Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned juga memasuki masa pensiun sehingga posisi sekjen ditempati oleh pelaksana tugas.

"Nanti kalau pimpinan sudah hadir semua, sudah lengkap, tentunya kami akan bahas lebih detail apakah benar adanya atau tidak," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi oleh penyidik KPK.

Dalam isi BAP, penyidik mengonfirmasi Eddy mengenai rekaman pembicaraanya dengan Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK.

"Ada lah depan DPR. Tetapi saya bilang jangan turun opininya, karena Akom (Ade Komarudin) bisa marah, Fahri marah. BKKBN opini WDP. DPD agak berat kalau untuk WDP. Saya meminta untuk DPR, MPR untuk WTP agar bisa amandemen," ujar jaksa KPK M Asri Irwan, saat membacakan kata-kata Eddy dalam BAP.