Ini Alasan Pansus Angket Ngotot Ingin Datangkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya akan terus berupaya mendatangkan KPK untuk mengklarifikasi berbagai temuan yang dinilai Pansus Angket sebagai penyimpangan.

Masinton menyatakan, KPK tak cukup menyampaikan klarifikasinya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Sebab, menurut Masinton, peruntukannya berbeda.

"Ada forum yang berbeda meskipun itu sudah diklarifikasi, klarifikasi itu kan bukan hanya disampaikan KPK pada Komisi III dan juga ke media. Tapi ini kan forum pendalaman, forum penyelidikan yang dilakukan Pansus Angket ini berbeda dengan pengawasan biasa," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

(Baca juga: Selasa, Pansus Angket KPK Laporkan Hasil Kerja di Rapat Paripurna DPR)

Hal senada disampaikan Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa. Ia mengaku tak bisa mendalami temuan dugaan penyimpangan KPK oleh Pansus dalam Rapat Kerja di Komisi III.

Menurut Agun, ini disebabkan tujuan utama rapat kerja Komisi III bukan mendalami temuan pansus, melainkan pengawasan kinerja KPK.

Ia mencontohkan, saat dirinya sebagai anggota pansus yang hadir dalam Rapat Kerja Komisi III mempermasalahkan barang sitaan yang dikelola oleh KPK. Agun mengatakan, dirinya tak mungkin mendalami temuan tersebut karena bukan pada tempatnya.

Sebaliknya, ia baru bisa mendalami itu jika terjadi dalam RDP Pansus Angket KPK.

"Contohnya waktu RDP dengan Komisi III terkait tata kelola barang rampasan dan sitaan negara. Saya hadir, tapi saya tidak kejar, saya tidak dalami. Karena saya bisa bayangkan kalau forum Komisi III itu bisa berubah jadi forum panitia angket dan kami bisa offside," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, KPK tidak menghadiri undangan Pansus Angket karena perlu mempertimbangkan sejumlah aturan seperti UUD 1945, UU MD3, Tata Tertib DPR yang saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi.

Rencananya, Pansus Angket akan menjadwalkan pemanggilan terhadap KPK, sebelum masa kerja Pansus berakhir pada 28 September 2017 mendatang.