JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo masih menemukan keluhan dari masyarakat mengenai sengketa pertanahan tiap kali ia melakukan kunjungan ke daerah.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat lahan ke masyarakat di lapangan Jambesari, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Senin (25/9/2017).
"Setiap saya kunjungan, isinya sengketa-sengketa. Karena tanah yang dimiliki belum mempunyai bukti seperti yang saya pegang ini," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Senin.
Jokowi berharap pembagian 5.781 sertifikat kepada warga Salatiga dan Semarang ini bisa mencegah kembali terjadinya sengketa lahan.
"Kalau sudah pegang itu (sertifikat) lebih gampang, tidak ada yang menggugat karena sudah pegang ini yang namanya sertifikat. Kita ingin warga negara yang memiliki tanah memegang hak hukum atas tanah," ucap Jokowi.
(Baca juga: Jokowi Takkan Manjakan Peternak dengan Bagi-bagi Sapi Gratis)
Presiden mengatakan, dirinya selalu mengejar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar proses pembuatan sertifikat tanah ini cepat selesai.
Menurut dia, lima juta sertifikat tanah harus dapat diberikan kepada masyarakat di seluruh penjuru Nusantara pada tahun ini.
"Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," ujar Jokowi.
Presiden sekaligus mewanti-wanti jajarannya bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar proses sertifikasi tanah milik masyarakat untuk tidak dipersulit.
"Saya sudah wanti-wanti kepada seluruh kantor BPN, jangan ada yang menghambat proses sertifikasi tanah. Melayani masyarakat harus secepat-cepatnya," kata dia.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.