JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa tak perlu ada hal yang dikhawatirkan terkait dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.
Hal ini disampaikan Wiranto menyusul isu yang menyebutkan ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Banyak spekulasi muncul. Jangan-jangan ini untuk institusi lain karena Pemerintah lepas kontrol, bukan. Ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan, tidak ada," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
"Kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan daro keamanan nasional. Saya jamin," tambah dia.
Ia pun meminta agar semua pihak tidak kembali menyebarkan spekulasi-spekulasi yang tidak benar akan persoalan pembelian senjata tersebut.
(Baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)
"Jangan ada spekulasi lain tentang hal ini dan setelah saya jelaskan masalah ini, masalahnya seperti ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, sudah itu sudah cukup," katanya.
Wiranto juga mengatakan, pembelian senjata oleh institusi negara seperti TNI/Polri dan institusi lainnya dari PT Pindad adalah hal yang lazim, tergantung sesuai kebutuhan lembaga.
"Ini untuk kepentingan pendidikan intelijen sudah. Banyak senjata lain yang dibutuhkan Polisi, BNN, BIN, maupun di luar TNI banyak," ungkap dia.
"Apakah senjata anti teror ada spesifikasinya, apakah senjata untuk Polisi lalu lintas ada. Biasanya pengadaannya tidak ramai, biasa saja," tambah dia.
Wiranto pun heran, selama ini pembelian senjata yang dilakukan tidak pernah ada masalah. Apalagi jika pembelian senjata itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
(Baca: Sebar Isu Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI Dinilai Sedang Berpolitik)
"Setiap ada kebutuhan kita beli dari Pindad, diproduksi Pindad enggak ada masalah. Sejak saya jadi Panglima bahkan sebelumnya jadi Pangkostrad, Kasad, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti ini," kata dia.
"Kecuali senjata selundupan dari luar masuk ke Indonesia itu barangkali perlu kita waspadai dan perbincangkan secara spesifik. Tapi ini pengadaan senjata non standar TNI, lewat APBN untuk kepentingan yang jelas maka tidak perlu dipolemikkan sama sekali," tutup Wiranto.
Sebelumnya, Wiranto menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru.
Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.
BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
