Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Perlu Ada Penanaman Nilai-nilai Malu untuk Korupsi

Kompas.com - 24/09/2017, 08:07 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa perlu ada penanaman nilai-nilai anti-korupsi seperti budaya malu untuk melakukan korupsi bagi semua pihak, khususnya kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Tjahjo menanggapi kasus terbaru, yakni ditangkapnya Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Perlu membangun budaya dan menginisiasi gerakan anti-korupsi dengan menanamkan nilai-nilai malu, hingga sanksi yang lebih tegas," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Minggu (24/9/2017).

Tjahjo pun mengaku prihatin dengan kasus korupsi yang lagi-lagi menjerat kepala daerah. Apalagi belum lama ini, KPK juga menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko karena dugaan korupsi.

"Mengecewakan, dan saya sebagai Mendagri prihatin, sekaligus ini indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal," kata Tjahjo.

Karenanya, Tjahjo berjanji pembenahan sistem, penerapan e-government, hingga penguatan kelembagaan inspektorat daerah akan terus dilakukan demi mencegah terjadinya korupsi.

"Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam pencegahan maupun penanggulangannya," tutup politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: Mendagri: Saya Berharap OTT Wali Kota Cilegon Ini yang Terakhir

Terbaru diketahui, Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini telah ditahan oleh KPK. Ia diciduk KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/9/2017).

Iman diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT Brantas Abipraya dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) untuk pembangunanan Transmart.

Dalam kasus ini, ada juga pihak lain yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK. Antara lain Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira. Legal Manager PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Eka Wandoro, Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan Hendry. Sementara itu, KPK mengimbau Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti untuk segera menyerahkan diri kepada KPK.

Baca juga: Bantah Terima Suap, Wali Kota Cilegon Sebut Uang untuk Klub Sepak Bola

Kompas TV Ayah Iman Ariyadi adalah mantan wali kota dua periode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com