Soal Krisis Rohingya, Ini Saran Agus Yudhoyono untuk Pemerintah RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait krisis Rohingya kepada pemerintah.

Salah satunya adalah agar pemerintah nengirimkan pengamat independen atau independent observers. Adapun rekomendasi tersebut telah disampaikan oleh Agus melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Rekomendasi kami adalah kemungkinan yang baik adalah mengirimkan pengamat perdamaian yang bersifat independen," kata Agus dalam sebuah konferensi pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).

Pengamat tersebut, kata Agus, tak harus berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bisa bekerja di balik layar. Tujuannya, adalah untuk memastikan apakah kejadian di Myanmar betul-betul sesuai dengan pemberitaan yang ada.

Namun, diterjunkannya pengamat independen tersebut harus tetap menghormati prinsip non-intervensi yang berlaku.

"Melalui diplomasi yang tidak harus menggunakan megaphone dalam istilah diplomasi, tetapi diam-diam di belakang layar dengan niat yang baik," tuturnya.

(Baca juga: Bahas Isu Rohingya, Agus Ungkit Jasa SBY Berhasil Bujuk Myanmar)

Peneliti tersebut bekerja secara independen, netral dan imparsial serta memberikan peran positif untuk check and balance.

Agus menambahkan, hal serupa pernah dilakukan saat terjadi konflik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta konflik Moro di Filipina.

Tim peneliti independen diterjunkan agar solusi dapat dihadirkan dalam rangka membantu sesama negara anggota ASEAN. Dalam konteks di Aceh, misalnya, tim peneliti tersebut terdiri dari mantan-mantan perwira dari berbagai negara.

"Pernah terjadi di Aceh, Aceh Monitoring Mission. Diundang sejumlah former military officer (mantan perwira) dari beberapa negara di ASEAN untuk mengamati situasi di Aceh ketika sedang berkecamuk," ucap Agus.