Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR: Gedung DPR Tidak Miring

Kompas.com - 20/09/2017, 12:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Djuned mengatakan, konstruksi gedung DPR RI tidak miring.

Pernyataan ini disampaikan Djuned dalam seminar nasional bertajuk "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Ia menjelaskan, setelah gempa bumi pada 2009, DPR mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan audit struktur bangunan Gedung DPR.

"(hasil audit) Tidak ada kemiringan arah vertikal," kata Djuned.

Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi

Pernyataan ini juga disampaikan Djuned meluruskan komentar-komentar yang sempat beredar bahwa konstruksi Gedung DPR sudah miring.

"Kemarin ada isu kemiringan, kami sudah dapatkan hasil audit Gedung DPR tidak ada kemiringan arah vertikal," tambah dia.

Ia mengungkapkan, hasil audit menyebutkan adanya keretakan pada sejumlah titik bangunan. PUPR merekomendasikan dilakukan injeksi untuk memperbaiki keretakan-keretakan tersebut.

"Ada keretakan-keretakan di lantai 6 sampai 23, tapi setelah ada rekomendasi PUPR kami melakukan injeksi dan sudah dilakukan, keretakan sudah bisa diperbaiki," kata dia.

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, kata Djuned, PUPR juga merekomendasikan pembatasan beban seberat 200 kilogram untuk setiap meter persegi dari bangunan Gedung DPR.

Sebelumnya, isu mengenai miringnya konstruksi gedung meramaikan polemik rencana pembangunan Gedung DPR.

Baca: Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah

Pimpinan DPR RI menyebut bahwa kondisi Gedung DPR perlu ada perbaikan karena bangunannya sudah miring.

Alasannya, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu dinilai belum pernah diperbaiki secara menyeluruh.

Hal itu ditanggapi, salah satunya, oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Melalui akun Twitter-nya, @mohmafudmd, ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR yang menyebut Gedung DPR miring itu lah yang tidak waras.

"Hasil penelitian PU Gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).

Mahfud juga mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan pengajuan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun.

Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.


Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fadli Zon beranggapan kebutuhan untuk membangun gedung DPR yang baru sudah mendesak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com