JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, diskusi tentang sejarah tahun 1965-1966 yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tidak masalah.
Akan tetapi, kata dia, diskusi itu tak boleh bertujuan untuk kembali menghidupkan gerakan komunis.
"Kalau itu bicara keilmuan silakan saja. Asal jangan ada upaya untuk menghidupkan kembali PKI," kata Kalla, di Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017).
Menurut Kalla, jika diskusi yang digelar LBH Jakarta tersebut adalah diskusi tentang pelurusan kebenaran sejarah 1965, maka ada pelanggaran di dalamnya.
Baca: Buya Syafii: Acara di YLBHI Oke-oke Saja...
"Itu berarti melanggar TAP MPR, melanggar Undang-Undang. Saya enggak yakin LBH Jakarta bicara agar PKI tumbuh kembali. Hanya semacam pelajaran sejarah lah," kata Kalla.
"Sampai sekarang masih perdebatan, siapa yang melakukan itu. Kita tentu yakin PKI yang melakukan itu. Tapi ada juga orang-orang mengatakan bukan. Jadi biar, sejarah nanti yang meluruskan itu," kata Kalla.
Sebelumnya, massa mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam.
Mereka memprotes kegiatan yang sedang diselenggarakan di kantor LBH karena dituding berbau komunis. LBH menyatakan acara yang diadakan adalah pentas seni bertema "Asik Asik Aksi".