Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keraton Se-Nusantara Serahkan 7 Rekomendasi ke Presiden Jokowi

Kompas.com - 18/09/2017, 23:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

CIREBON, KOMPAS.com - Festival Keraton Nusantara ke-11 Tahun 2017 di Goa Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, melahirkan tujuh buah rekomendasi kepada pemerintah.

Rekomendasi tersebut dibacakan langsung di depan Presiden Joko Widodo saat penutupan acara, Senin (18/9/2017). Adalah Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat yang didapuk untuk membacakan rekomendasi.

Salah satu poin rekomendasi adalah meminta pemerintah menaikkan anggaran untuk kebudayaan Indonesia sebesar 2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.

Berikut 7 rekomendasi Keraton se-Nusantara kepada pemerintah:

1. Keraton se-Nusantara bertekad untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melestarikan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI 1945.

2. Kebudayaan Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dilestarikan dan dimajukan. Maka, perlu ditingkatkan anggaran kebudayaan minimal sebesar dua persen dari APBN dan APBD.

3. Sebagai sumber-sumber kebudayaan, revitalisasi pelestarian dan pengembangan keraton-keraton se-Nusantara perlu ditingkatkan agar bisa meningkatkan peran serta pembangunan pariwisata nasional yang terbukti bisa menjadi sumber pendapatan negara, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi.

(Baca: Terduga Teroris Ditangkap di Bandara Lokasi Kedatangan Presiden Jokowi)

4. Dua per tiga luas Indonesia adalah lautan yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Keraton se-Nusantara bersama pemerintah perlu meningkatkan budaya maritim sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berwawasan Nusantara.

5. Indonesia merupakan masyarakat agraris, terdiri dari nelayan dan petani yang perlu ditingkatkan kesejahteraaannya melalui reformasi agraris dengan pengoptimalan tanah keraton dan lahan untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

6. Sultan dan raja sebagai pemimpin kebudayaan dan penjaga keutuhan peesatuan RI di daerah perlu peran aktif masuk ke dalam forum komunikasi pimpinan daerah.

7. Festival Keraton Nusantara yang pertama kali diselenggarakan tahun 1995 di Solo bersama keraton se-Nusantara perlu terus dilanjutkan dan dioptimalkan karena bisa menjalin silaturahmi menjaga kebhinekaan dan persatuan antar keraton, serta dapat melestarikan dan memajukan kebudayan nasional dan pariwisata Indonesia.

Menanggapi tujuh rekomendasi itu, Jokowi mengaku belum bisa memberikan jawaban. Jokowi akan mengajak para raja, sultan, permaisuri, serta seluruh keluarga kerajaan se-Nusantara untuk melakukan pembahasan lebih jauh.

"Tadi telah disampaikan oleh Gusti Sultan mengenai rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, jawaban saya nanti saya undang saja ke istana. Kalau tidak bulan ini ya bulan depan. Kalau tidak bulan depan, ya bulan depannya lagi. Maksimal November. Insya Allah November," kata Jokowi.

"Sehingga rekomendasi-rekomendasi itu mana yang bisa kita jalankan, mana yang harus kita selesaikan bersama-sama nanti kita bicarakan di istana Jakarta saja," tambah Jokowi yang hadir mengenakan pakaian adat Sunda.

Kompas TV Benteng Keraton Buton, Benteng Terbesar di Dunia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com