Rembuk Nasional 2017 Kembali Digelar, Apa Saja yang Dibahas?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rembuk Nasional kembali digelar pada tahun 2017 ini dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla atas sejumlah masalah yang timbul di Indonesia.

Permasalahan tersebut akan dibahas dan dicari solusi untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi.

Ketua Pelaksana Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali mengatakan, forum yang melibatkan kelompok masyarakat lintas disiplin dan profesi ini akan menelaah tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau ada kekurangan, ada masukan yang jadi corrective action. Sehingga apa yamg dilakukan dan direncanakan deviasinya semakin kecil," ujar Firdaus, di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden RI, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Rembuk Nasional 2017 bertajuk "Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat".

Dalam rembuk kali ini, ada 12 topik yang diangkat. Topik tersebut antara lain, pengelolaan polhukam dan ketahanan nasional; menata ekonomi, industri, dan perdagangan; menuju kedaulatan dan mengelola keamanan pangan; kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; hingga merawat kebhinekaan dan memperkokoh NKRI.

Yang berbeda dari rembuk nasional ketiga tahun ini, adanya rembuk daerah yang terlebih dahulu digelar.

Rembuk daerah dilakukan secara terpisah di 16 universitas yang ada di 14 provinsi di Indonesia.

"Karena ada yang beda pendapat, ada yang punya pikiran lain, untuk mengelaborasi pendapat jadi satu usulan," kata Firdaus.

Nantinya, usulan rembuk daerah dibawa ke rembuk nasional yang akan dipusatkan di Jakarta.

Rembuk Nasional akan digelar pada 25 Oktober 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam rembuk nasional sebelumnya, kata Firdaus, ada sejumlah rekomendasi yang telah diserahkan kepada presiden melalui Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rekomendasi itu ditujukan untuk perbaikan kinerja kementerian dan lembaga, terutama dalam pembangunan infrastruktur agar lebih merata.

"Ini sudah diakomodasi kementerian dan lembaga. Tentu tidak semua bisa diakomodasi. Bahan 2016 ini kami jadikan patokan dan diserahkan ke kelompok akademis," kata Firdaus.