Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Tak Setuju Bantuan untuk Pengungsi Rohingya Disebut Pencitraan

Kompas.com - 18/09/2017, 06:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bahwa bantuan Indonesia untuk pengungsi Rohingya adalah pencitraan Presiden Joko Widodo.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, masyarakat Rohingya betul-betul memerlukan bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan dari pemerintah Indonesia, kata dia, juga sudah tiba di Banglades.

"Bantuan kemanusiaan Indonesia telah diterima Pemerintah Bangladesh," tulis Sutopo dalam akun Twitter @Sutopo_BNPB, Minggu (17/9/2017).

"Salah besar jika bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk Rohingya di Banglades dikatakan pencitraan. Bantuan ini sangat diperlukan," sambungnya.

Sutopo menambahkan, dunia justru mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang dapat dengan cepat mengirimkan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Banglades. Jumlah pengungsi itu kini mencapai 370.000 jiwa dan amat memerlukan bantuan kemanusiaan.

"Sudahkah Anda membantu nyata untuk pengungsi Rohingya? Jika mampu, ayo bantu. Jika tidak mampu: dukung, diam dan berdoa saja," kata Sutopo.

Baca juga: BNPB: Salah Besar Bantuan untuk Rohingya Dibilang Pencitraan

Sutopo menyebutkan, sudah enam sorti pesawat Hercules TNI AU mengangkut bantuan dari pemerintah Indonesia ke Banglades, dan bantuan berikutnya akan menyusul. Masyarakat Rohingya pun menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut.

"Mereka tulus berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Bukan pencitraan," kata dia.

Prabowo sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Baca juga: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi

Padahal, menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat, kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," ucap dia.

Kompas TV Sebagian kalangan mengirim kritik kepada pemerintah dan menyatakan bantuan ke Rohingya hanya pencitraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com