Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Anggap Film Pengkhianatan G30S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

Kompas.com - 17/09/2017, 17:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menganggap film Pengkhianatan G30S/PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak.

Film tersebut, kata dia, memuat adegan-adegan sadis dan penuh kekerasan. Salah satunya saat para perwira militer diculik dari rumahnya.

"Mulai ditembaknya Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Tjakrabirawa hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution, termasuk adegan saat anggota Gerwani menyilet salah satu wajah korban," ujar Retno melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9/2017).

Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak-anak.

Hal ini membahayakan kondisi psikologis anak-anak. Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan.

"Salah satu pernyataannya 'darahmu halal jenderal', dan diksi lain yang kemungkinan besar tidak dipahami anak-anak," kata Retno.

Retno mengatakan, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak-anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak-anak.

Menurut dia, cukup banyak film-film perjuangan dan biografi para pahlawan bangsa Indonesia yang layak dipelajari serta ditonton oleh anak-anak.

Karena pertimbangan hal tersebut, KPAI mengimbaunpara orangtua mencegah anaknya menonton film tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap masyarakat dan generasi muda saat ini perlu tahu sejarah G30S/PKI.

"Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta," kata Tjahjo.

Oleh karena itu, ia tak masalah jika film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" diputar di layar-layar kaca televisi nasional.

Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer.

Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp 800 juta kala itu. Film ini disponsori oleh pemerintahan orde baru era Presiden Soeharto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com