Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KORPRI Berandai Pensiun Dini Pegawai KKP Dapat Rp 1 Miliar

Kompas.com - 15/09/2017, 16:26 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arief Fakhrullah menyambut baik wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menawarkan pensiun dini kepada pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya.

Apalagi, KKP juga menyiapkan "golden shake hand" minimal Rp 200-300 juta bagi 1.000 pegawainya yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum habis masa jabatan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Tawaran setelah pensiun dini dapat golden shake hand bagus itu banyak yang mau," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).

(baca: Susi Tawarkan Pensiun Dini untuk 1.000 Pegawai KKP)

Bahkan, kata Zudan, akan lebih bagus jika misalnya "golden shake hand" bagi 1.000 pegawai KKP itu nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Dana tersebut akan bisa digunakan untuk membuka KorpriMart atau toko serba ada.

"Misal pensiun dini dapat Rp 1 miliar, nanti KORPRI akan didik berbisnis membuka KorpriMart. Tapi kalau hanya Rp 300 juta kurang sih. Baru bisa buka 1 KorpriMart," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Zudan juga menganggap bahwa wacana perampingan pegawai KKP dengan cara pensiun dini itu tidak memiliki dampak negatif.

Asalkan, kebijakan pensiun dini itu sifatnya sukarela.

"Bila bersifat sukarela tidak ada negatifnya karena memberi peluang bagi PNS yang merasa tidak bisa berkembang ada pilihan lain. Positifnya di kementerian tersebut bisa melakukan manajemen kepegawaian yang lebih terfokus," kata dia.

"Yang ada tinggal PNS yang bagus-bagus, enak menatanya. Berimajinasi nih bila pensiun dini dapat Rp 1 miliar maka saya bisa buat 2 KorpriMart dan buka kantor law firm. Kuncinya di golden shake hand," tutup Zudan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengurangi jumlah pegawai KKP yang saat ini sebanyak 10.800 orang.

"Kami menawarkan pensiun dini kepada pegawai di KKP," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Rencananya, Susi akan menawarkan pensiun untuk 1.000 pegawai KKP. Namun tawaran itu akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Menurut Susi, penawaran pensiun dini dilakukan dalam rangka efisiensi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di KKP dalam 3 tahun ke depan.

Meski begitu, Susi mengatakan, tawaran itu diprioritaskan untuk pegawai KKP yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun dan sudah berusia lebih dari 50 tahun.

Susi mengatakan, tawaran pensiun dini kepada 1.000 pegawai KKP bukanlah yang terakhir. Rencananya perampingan pegawai KKP akan terus dilakukan.

Rencananya KKP juga akan membuka lowongan untuk para pegawai baru yang lebih segar dan lebih kompeten untuk meningkatkan kualitas SDM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com