Publik Perlu Pikir Ulang Pilih Jokowi di Pilpres 2019, jika... - Kompas.com

Publik Perlu Pikir Ulang Pilih Jokowi di Pilpres 2019, jika...

Moh. Nadlir
Kompas.com - 14/09/2017, 22:06 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Organisasi Kemasyarakatan Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017). Presiden meminta relawan Projo tidak melakukan tindakan memecah belah bangsa menjelang tahun politik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Organisasi Kemasyarakatan Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017). Presiden meminta relawan Projo tidak melakukan tindakan memecah belah bangsa menjelang tahun politik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan bahwa masyarakat perlu berpikir ulang untuk kembali memilih Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Hal itu, jika Jokowi benar-benar akan mengabulkan rencana Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin bertemu dirinya di Istana Negara, Jakarta.

"Kalau seandainya Jokowi terima Pansus Hak Angket. Maka pantas kiranya rakyat mempertimbangkan Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya apapun," kata Febri di hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut Febri, Jokowi perlu menunggu gugatan uji materi keabsahan Pansus Hak Angket diputus oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dulu untuk menerima para wakil rakyat tersebut.

 

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

"Secara hukum masih (digugat di MK) tapi kan secara politik tidak. Di MK kan masih sidang, Jokowi harus lihat itu juga dong. Konstelasi politik, ini Jokowi kakinya ada di mana," kata dia.

Bahkan kata Febri, Jokowi perlu melakukan hal yang sama untuk menahan diri jika ingin bertemu dengan kemana anti-rasuah, sampai ada putusan gugatan uji materi di MK.

"Menurut kami, Jokowi juga tak perlu ketemu KPK dan pansus lebih dulu, sampai ada putusan MK. Putusan MK lihat saja nanti. Walaupun keinginan putusan provisi kemarin tidak ditolak MK," kata dia.

Kompas TV Setelah 12 Tahun, SBY & Megawati Bersama Rayatkan HUT RI

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisMoh. Nadlir
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM