Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak KPK Tahan Setya Novanto

Kompas.com - 14/09/2017, 16:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berunjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/9/2017). Mereka mendesak KPK untuk menahan Setya Novanto.

Pantuan Kompas.com, sembari membawa spanduk, peserta aksi yang berjumlah lebih dari 20 orang itu membawa perangkat aksi seperti spanduk yang rata-rara berisi tuntutan untuk menahan Novanto.

Spanduk-spanduk itu di antaranya bertuliskan "KPK don't be afraid", "Arrest SN", "KPK Segera Tahan SN", "KPK Jangan Kasih Kendor #TahanSN".

Selain itu, diperagakan pula parodi Novanto dengan pemeran pengganti dari kalangan koalisi tersebut.

 

(Baca: Dokter DPR Sebut Setya Novanto Kena Vertigo Saat Main Pingpong)

Sambil memakai topeng bergambar Novanto, sosok ini diceritakan sebagai Novanto yang sedang sakit. Ia memakai baju hijau muda layaknya pasien di rumah sakit dan duduk di kursi roda dengan infus yang terpasang.

Diketahui, Novanto memang tak hadir pada panggilan KPK sebagai tersangka 11 September 2017 kemarin.

Anggota Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Bachtiar, dalam orasinya menyatakan mereka berkumpul di KPK untuk menyatakan kegeraman terhadap Novanto. Ketua DPR RI itu dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kasus korupsi e-KTP.

"SN bagi kita bukan seorang koruptor biasa," kata Bachtiar.

 

(Baca: Ada Pimpinan DPR yang Tak Tahu Surat Setya Novanto ke KPK)

Dia menyindir Novanto tak hadir di pemeriksaan KPK sebagai tersangka karena alasan sakit.

"Tiba-tiba enggak mau datang karena ada panggilan dari KPK. Kenapa, karena dia takut, takut ditahan, (untuk) mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Bachtiar.

Dirinya meminta Novanto secara ksatria mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan mendatangi KPK.

"Jangan sakit," ujar dia.

Sementara itu, aksi ini mendapat pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian. Pihak perwakilan koalisi juga ada yang masuk ke gedung KPK untuk menemui pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

Kompas TV Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, kepada pimpinan KPK, untuk meminta penundaan pemeriksaan ketua DPR Setya Novanto .

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com