Pernyataan Jaksa Agung Dinilai Akan Rugikan Jokowi pada Pilpres 2019 - Kompas.com

Pernyataan Jaksa Agung Dinilai Akan Rugikan Jokowi pada Pilpres 2019

Moh. Nadlir
Kompas.com - 14/09/2017, 08:28 WIB
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang ingin kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipangkas mengancam elektabilitas Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019. Jakarta, Rabu (13/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang ingin kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipangkas mengancam elektabilitas Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019. Jakarta, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang ingin kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke kejaksaan mengancam elektabilitas Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019.

"Keinginan Jaksa Agung itu akan menjatuhkan Jokowi. Karena akan muncul tuduhan publik bahwa Jokowi tak sungguh-sungguh punya komitmen untuk memberantas korupsi," kata Haris di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Menurut Haris, akan sangat berbahaya jika kemudian Jokowi tidak tegas mengambil sikap atas pernyataan Jaksa Agung dengan segera.

"Saya pikir bahaya. Kesangsian kepada komitmen Jokowi akan menguat. Itu tidak menguntungkan Jokowi pada 2019," kata Haris.

(Baca juga: Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi)

Karena itu, menurut Haris, Jokowi harus segera mengambil sikap. Paling tidak, Jokowi perlu mengkonfirmasi maksud pernyataan Jaksa Agung itu. 

"Karena itu penting sekali Presiden minta konfirmasi. Kalau enggak ada respons ya dicopot saja. Saya kira layak dilengserkan sebagai Jaksa Agung," ujar dia.

(Baca juga: "Kalau Jokowi Komitmen Perkuat KPK, Jaksa Agung Harus Dicopot"

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM Prasetyo justru menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada Korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Tak hanya itu, Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Prasetyo menilai OTT hanya membuat gaduh.

Pihak Istana Kepresidenan memastikan pernyataan Jaksa Agung itu tak mencerminkan sikap Presiden Jokowi.

"Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017) sore.

Pramono mengatakan, pernyataan Presiden bahwa KPK harus diperkuat dan dijaga sudah disampaikan langsung kepada para wartawan saat peresmian Jalan Tol di Jombang, Minggu (10/9/2017).

(Baca: Bantah Jaksa Agung, Istana Pastikan Jokowi Tak Ingin Kurangi Wewenang KPK)

Kompas TV Jaksa Agung "Curhat" Soal Kewenangan Kejaksaan

PenulisMoh. Nadlir
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM