Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi - Kompas.com

Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi

Fachri Fachrudin
Kompas.com - 14/09/2017, 06:07 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau pameran lomba foto pembangunan infrastruktur  yang ada di seluruh Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (27/8/2017). Lomba yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusung tema Di Darat, Laut, dan Udara Infrastruktur Kita BangunKOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau pameran lomba foto pembangunan infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (27/8/2017). Lomba yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusung tema Di Darat, Laut, dan Udara Infrastruktur Kita Bangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dinilai akan menyurut jika melihat aksi partai pendukung dan orang-orang di sekitar Jokowi yang berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, aksi para partai pendukung dan orang-orang di sekitar Jokowi yang melemahkan KPK itu diprediksi dapat menggangu elektabilitas Jokowi dan partai pendukungnya.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW), Donal Fariz menanggapi survei nasional oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Menurut Donal, pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan keinginan publik yang tidak ingin KPK dilemahkan.

"Kami yakin itu akan berimplikasi kepada elektabilitas dan pandangan publik soal yang bersangkutan, partai tersebut pada 2019," kata Donal saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

Survei yang dilakukan pada medio 23-30 Agustus 2017 itu menyatakan bahwa kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Jokowi mengalami peningkatan.

Namun di sisi lain, tingginya kepuasan dan kepercayaan itu tidak didukung oleh orang-orang di sekitar Jokowi dan partai pendukungnya. Misalnya, pernyataan anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Selain itu, pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.

Menurut Donal, sedianya Jokowi segera menegur orang-orang di sekitarnya atau partai pendukung yang dapat menjadi "batu sandungan" bagi dirinya dalam Pemilu 2019. Sebab, orang-orang tersebut akan mencoreng kewibawaan Jokowi dimata publik.

"Mendegradasi posisi Presiden dan membuat Presiden kehilangan kehormatan di mata publik," kata Donal.

Survei yang dilakukan CSIS sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat menjadi 68,3 persen.

Pada tahun sebelumnya, yakni pada 2016, angka kepuasan publik tercatat sebsesar 66,5 persen. Sedangkan pada 2015 sebesar 50,6 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sekitar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.

PenulisFachri Fachrudin
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM