Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dukung RUU Penyadapan

Kompas.com - 13/09/2017, 23:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, KPK juga menginginkan adanya aturan perundang-undangan terkait tata cara penyadapan.

Hal ini disampaikannya menanggapi inisiatif Komisi III untuk menyusun RUU tentang Tata Cara Penyadapan.

RUU Tata Cara Penyadapan, kata Bazsaria, bukan untuk melemahkan kinerja KPK.

KPK justru mendukung RUU tersebut.

"Jadi sifatnya bukan untuk melemahkan, malah KPK juga menginginkan ada undang-undang itu," kata Basaria, usai diskusi sistem integritas partai politik dengan pengurus DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Basaria tidak melihat inisiatif DPR membuat RUU Tata Cara Penyadapan sebagai upaya pelemahan KPK.

Dulu, kata Basaria, yang mengaudit penyadapan KPK adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penyadapan harus diatur dengan aturan tersendiri dalam bentuk undang-undang.

"Memang ada putusan MK yang mengatakan bahwasannya untuk pengaturan itu harus ada UU-nya. Dulu yang mengaudit penyadapan KPK itu Kominfo, yang kemudian menurut MK itu harus diatur oleh UU sendiri," ujar Basaria.

Oleh karena itu, Basaria mendukung inisiatif DPR selaku lembaga legislatif untuk menyiapkan RUU tersebut bersama pihak pemerintah selaku eksekutif.

KPK selaku pihak yudikatif menurutnya hanya sebagai pelaksana aturan tersebut.  

"Jadi tidak termasuk dalam melemahkan. Itu memang salah satu keputusan yang dibuat oleh MK," ujar Basaria.

Kompas TV Perlukah Pansus Hak Angket KPK Temui Narapidana Korupsi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com