Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Fadli Zon, Ini Alasan Elektabilitas Prabowo Terlihat Stagnan

Kompas.com - 13/09/2017, 22:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, ada dua alasan yang dinilainya menjadi penyebab stagnannya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ada yang beranggapan, elektabilitas Prabowo stagnan dibandingkan Joko Widodo. Hal ini berkaca dari survei publik yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

"Ya Pak Prabowo kan bukan petahana. Kalau petahana itu tiap hari ada dalam berita. Batuk saja kan jadi berita," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Berbeda dengan Jokowi, kata Fadli, Prabowo justru disibukkan dengan urusan partai.

"Kalau Pak Prabowo kan ya membina partai sekarang ini, walaupun juga banyak bertemu tokoh-tokoh masyarakat," kata Wakil Ketua DPR ini.

Oleh karena itu, menurut dia, wajar apabila Prabowo kurang mendapat sorotan, dan elektabilitasnya cenderung stagnan.

Alasan kedua, kata Fadli, karena kompetisi atau kampanye terbuka belum dimulai.

"Jadi ya wajar saja. Calon pun belum. Ya nanti kita lihat lah, masih dua tahun lagi," tutur Fadli.

Dia juga tak khawatir apabila dalam masa dua tahun itu elektabilitas Jokowi semakin meroket.

"Enggak, saya enggak khawatir, karena kompetisinya sendiri kan belum (mulai)," ujar Fadli.

Survei yang dilakukan CSIS terhadap 1.000 orang yang tersebar merata di 34 provinsi, dari 23-30 Agustus 2017 menunjukkan salah satu temuan yaitu tingkat elektabilitas Presiden dan tokoh-tokoh politik.

Hasilnya elektabilitas Jokowi meningkat dari 36,1 persen (2015), 41,9 persen (2016), menjadi 50,9 persen (2017).

Sementara itu, elektabilitas Prabowo cenderung mengalami stagnasi dari 28 persen (2015), 24,3 persen (2016), menjadi 25,8 persen (2017).

Kompas TV Survei: Masyarakat Puas Dengan Pembangunan Ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com