Khawatir Bank Wakaf Mikro Matikan Koperasi, Ulama Mengadu kepada Jokowi - Kompas.com

Khawatir Bank Wakaf Mikro Matikan Koperasi, Ulama Mengadu kepada Jokowi

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 13/09/2017, 21:21 WIB
Presiden Joko Widodo menerima ulama Jawa Tengah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Presiden Joko Widodo menerima ulama Jawa Tengah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ulama, kiai serta pimpinan pondok pesantren sedikit terusik dengan program pemerintah mengenai bank wakaf mikro. Mereka khawatir program itu mematikan koperasi yang dikelola masyarakat.

Hal tersebut pun disampaikan langsung kepada Presiden saat para ulama Jawa Tengah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

"Masalah bank wakaf mikro, dari kami juga menyampaikan, mudah-mudahan berdirinya bank wakaf mikro tidak mengganggu koperasi yang sudah ada," ujar Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Cilacap, Suada, seusai pertemuan.

Baca: Kepada Ulama, Jokowi Bertanya, "Bagaimana Kabar Negatif tentang Saya?"

"Karena bank wakaf mikro itu kelihatannya tidak mencari untung. Setahun (biaya administrasi) hanya dua persen coba. Dari mana untungnya itu setahun dua persen? Pasti habis buat operasional," lanjut dia.

Suada mengatakan, Presiden menerima masukan tersebut.

Dia bakal berkomunikasi dengan menteri agar bank wakaf mikro tidak mengganggu jalannya koperasi ketika nanti telah diluncurkan.

Diketahui, pemerintah berencana membangun bank wakaf mikro di sekitar pondok pesantren. Program tersebut diyakini Presiden Jokowi ampuh untuk mengatasi kemiskinan sekaligus kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Program tersebut pertama kali diungkapkan Jokowi saat membuka Mukernas II PPP di bilangan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

 "Kalau para ulama, bapak, ibu sekalian memiliki ponpes, sebentar lagi kita akan membangun sebuah bank wakaf mikro. Yang akan kita sandingkan dengan pesantren bisa, entah di muka pesantren bisa, di dalam pesantren, di samping pesantren juga bisa," ujar Jokowi.

Kompas TV Penasihat Hukum Jawab Tuduhan Saracen pada Eggi Sudjana


PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Megapolitan
Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Megapolitan
Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Nasional
Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM