KPK dan Demokrat Bahas soal Kode Etik Politisi hingga Rekrutmen Parpol - Kompas.com

KPK dan Demokrat Bahas soal Kode Etik Politisi hingga Rekrutmen Parpol

Robertus Belarminus
Kompas.com - 13/09/2017, 20:10 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke DPP Partai Demokrat dalam rangka diskusi sistem integritas partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke DPP Partai Demokrat dalam rangka diskusi sistem integritas partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan diskusi mengenai integritas partai politik dengan pengurus DPP Partai Demokrat. Apa yang dibicarakan dalam diskusi yang berlangsung tertutup tersebut?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan diskusi itu dilakukan tukar pikiran, gagasan, ide, atas usaha yang baik dari KPK untuk membangun sistem integritas pada partai politik, khususnya di Demokrat.

"Setelah tadi dibuka diskusi kami lebih dari tiga jam kami bicara, kami memberi masukan dan kami menerima masukan," kata Hinca, usai pertemuan tersebut di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Pimpinan KPK Puji SBY dan Demokrat)

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang mewakili KPK dalam diskusi tersebut menyatakan, masalah korupsi merupakan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan diskusi ini, lanjut dia, juga dilakukan pada partai politik lainnya seperti PDI-Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura dan Gerindra.

KPK masih akan melanjutnkan diskusi dengan partai politik lain dari target 10 partai politik. Ada empat hal utama yang dibahas dalam setiap diskusi. Pertama, tidak adanya standar etik dari partai dan politisi. 

"Yang paling utama adalah masalah etik. Kode etik ini tidak akan sama di semua partai. Tapi paling tidak, standar itu harus ada kepersamaan yang harus dimiliki setiap partai. Mereka juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," ujar Basaria.

 

(Baca; Pesan SBY untuk KPK: Kuat, Tegar, Jaga Integritas)

Kedua adalah rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, tidak ada aturan tidak tertata dengan baik. Idealnya, lanjut Basaria, rekrutmen harus ada beberapa persyaratan antara lain, harus punya latar belakang yang jelas punya integritas.

Yang ketiga masalah pendanaan yang belum memadai. Dalam kajian, KPK dana parpol yang ideal yakni Rp 10.000 persuara. Namun, dana parpol yang baru disetujui oleh pemerintah itu yakni Rp 1.000.

"KPK menginginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan walapun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi (Rp 1.000) tidak akan cukup, tapi paling tidak sudah ada upaya yang kita lakukan," ujar Basaria.

Terakhir yakni tidak transpraan dan akuntable, khususnya dana yang dikelola parpol sendiri.

Kompas TV Operasi Tangkap Tangan di bulan suci Ramadhan bukanlah yang pertama terjadi. Berikut sejumlah OTT KPK saat bulan Ramadhan.

PenulisRobertus Belarminus
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM