Menanti Langkah Konkret Jokowi untuk Penguatan KPK...

Tak relevan

Secara terpisah Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting berpendapat bahwa mempersoalkan kewenangan penuntutan KPK tidak relevan jika kembali diangkat saat ini.

Sebab, perdebatan tersebut sudah selesai saat pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, menurut Miko, keberadaan KPK sebagai trigger mechanism sangat relevan jika melihat kondisi pemberantasan korupsi hari ini.

"Statement itu seperti mengulang perdebatan saat pembentukan UU KPK 15 tahun lalu. Ironis sebenarnya statement demikian muncul kembali setelah 15 tahun pasca-pembentukan KPK. Jadi, kita seperti bicara mundur kepada fase sekian tahun yang lalu," kata Miko. 

Kepercayaan masyarakat

Berdasarkan survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), publik optimistis bahwa Presiden Jokowi tidak setuju jika KPK dilemahkan, meskipun saat ini lembaga anti-rasuah tersebut tengah mendapat "serangan" dari berbagai pihak yang merupakan bagian dari pemerintah.

Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes mengatakan, kepercayaan publik dari tahun ke tahun meningkat kepada Jokowi karena komitmennya setelah terpilih menjadi Presiden.

Adapun angka persentasenya tahun ini sebanyak 76,9 persen publik meyakini pemerintah berkomitmen memperkuat KPK. Pada 2016, yakni sebanyak 74,6 persen. Sementara pada 2015, angka optimisme publik tercatat sebanyak 62,6 persen.

(Baca: Survei CSIS: Publik Percaya Jokowi Dorong Penguatan KPK)

Oleh karena itu, Arya mengingatkan agar Jokowi lebih tegas bersikap terhadap upaya pelemahan terhadap KPK. Sikap Jokowi itu ditunggu oleh masyarakat.

"Kesimpulannya begini, masyarakat sebenarnya menunggu reaksi pemerintah terkait hak angket, kan pemerintah belum bersuara (tegas). Jadi, publik menunggu. Lagi pula, pemberantasan korupsi masih jadi isu penting," ujar Arya, Selasa (12/9/2017).

Arya menilai, jika terus berlarut, maka kepercayaan publik terhadap Jokowi sangat mungkin malah akan surut.

"Publik melihat pemerintah punya komitmen atas masalah ini. Karena melihat pemerintah punya komitmen, maka (pemerintah) harus bisa menjelaskan posisinya, bagaimana posisi pemerintah terhadap persoalan ini. Kalau tak dijelaskan, publik yang sudah optimis ini akan turun juga kepercayaan ini," kata Arya.