Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan dengan Pernyataan Presiden - Kompas.com

Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan dengan Pernyataan Presiden

Moh. Nadlir
Kompas.com - 13/09/2017, 06:35 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloKOMPAS.com/Putra Prima Perdana. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar soal pernyataan kontroversial Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak berkomentar. Saya kira Jaksa Agung juga sama tegak lurus sama dengan pernyataan Presiden," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2017).

Pimpinan Korps Adhyaksa itu sebelumnya mengungkapkan keinginannya agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada kejaksaan.

Padahal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

(Baca juga: Bantah Jaksa Agung, Istana Pastikan Jokowi Tak Ingin Kurangi Wewenang KPK)

Namun, Tjahjo mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden Jokowi, Mendagri wajib patuh dan sejalan dengan sikap dan pernyataan yang dilontarkan Presiden.

"Sebagai Mendagri, pembantu Presiden, saya tentunya tegak lurus sebagaimana pernyataan Presiden," kata Tjahjo.

Karena itu, lembaga antirasuah semestinya harus diperkuat dan bukan sebaliknya justru dilemahkan sebagaimana keinginan banyak pihak yang terganggu dengan KPK.

"KPK tidak boleh diperlemah. KPK harus diperkuat peran eksistensinya dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

(Baca juga: "Pernyataan Jaksa Agung Tidak Boleh Bertolak Belakang dengan Presiden")

Tjahjo pun menegaskan, lagi-lagi sebagai pembantu Presiden, maka sudah semestinya pernyataan dan sikap atasan harus dijunjung tinggi.

"Sebagai pembantu Presiden, setiap pernyataan Presiden juga sikap saya yang harus saya junjung tinggi," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, politisi PDI-P Henry Yosodiningrat mengusulkan agar KPK dibekukan sementara. Usul ini muncul karena sebagai anggota Panitia Khusus Angket KPK di DPR, dia melihat perlu ada pembenahan di KPK.

Jokowi pun menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi, Senin (11/9/2017).

Apalagi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR. Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Jokowi.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.

PenulisMoh. Nadlir
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM