Kepada KPK, Junimart Pertanyakan MoU Tiga Lembaga Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mempertanyakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.

Kepada KPK, Junimart mempertanyakan konsistensi dari MoU tersebut.

Menurut dia, pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa MoU tersebut sudah tak berjalan sesuai tujuannya.

“Tolong dijawab apa latar belakang sampai muncul MoU dan latar belakang sampai tidak dijalankannya MoU tersebut,” kata Junimart, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Baca juga: Nota Kesepahaman KPK, Polri, dan Kejaksaan Jangan Jadi Upaya Saling Melindungi

Adapun, sebelum melaksanakan rapat dengan KPK, Komisi III telah melaksanakan rapat dengan Kejaksaan Agung, Senin pagi.

Keluhan tersebut disampaikan pihak Kejaksaan pada kesempatan tersebut.

Pertanyaan soal MoU tiga institusi dilontarkan Junimart lantaran Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang juga menyinggung MoU tersebut dalam paparannya.

Saut menyebutkan bahwa MoU tiga institusi yang disepakati pada 29 Maret 2017, intinya bertujuan untuk menguatkan sinergisitas antara Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan.

Junimart menegaskan, DPR memiliki fungsi pengawasan atau monitoring terhadap mitra-mitra kerjanya.

"Kami punya fungsi monitor, kami ikuti dari jauh bagaimana perjalanan RDP pagi hari tadi,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Baca: Pemeriksaan dan Penggeledahan Anggota KPK, Polri dan Kejaksaan Harus Sepengetahuan Pimpinan

Materi soal MoU tiga lembaga sebelumnya juga disinggung dalam RDP Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Selasa (5/9/2017).

Namun, RDP saat itu tak dihadiri Jaksa Agung M Prasetyo.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, ada anggota komisi yang mempersoalkan MoU tersebut, terutama kesepakatan terkait penggeledahan dan penangkapan yang harus dilaporkan kepada pimpinan masing-masing lembaga.

"Tapi dari beberapa kasus itu dilanggar atau tidak, ada. Itu yang dipertanyakan," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Selain itu, kata Bambang, salah seorang anggota juga mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang seolah "lembek" dalam menghadapi pelanggaran MoU yang sudah disepakati bersama.

MoU tersebut dikhawatirkan hanya sebatas pencitraan.

“Itu juga nanti kami akan menanyakan nasib MoU. Apakah hanya pencitraan di atas kertas atau dilakukan atau dilaksanakan," kata Politisi Partai Golkar itu.