Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Ahli, yang Menyuruh Miryam Cabut BAP Bisa Dipidana

Kompas.com - 11/09/2017, 14:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli pidana Noor Aziz Said berpendapat bahwa orang-orang yang menyuruh Miryam S Haryani mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dapat dikenai sanksi pidana.

Hal itu dikatakan ahli hukum dari Universitas Jenderal Soedirman tersebut saat dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/9/2017). Noor Aziz menjadi ahli dalam persidangan terhadap Miryam yang didakwa memberikan keterangan palsu.

"Yang menyuruh melakukan bisa kena tindak pidana. Orang yang disuruh melakukan itu hanya bertindak sebagai alat," ujar Noor Aziz kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Menurut Ahli Pidana, Miryam Mendapat Tekanan Sebelum Diperiksa KPK)

Dalam kasus ini, menurut Noor Aziz, orang yang meminta Miryam untuk mencabut keterangan dalam BAP, dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, bagi orang yang dipaksa melakukan tindak pidana, menurut Noor Aziz, bisa saja tidak dikenakan tindak pidana. Alasannya, orang tersebut hanya sebagai alat untuk kepentingan orang yang menyuruh.

Namun, apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana menyadari kesalahan dan memiliki niat jahat, maka orang yang disuruh melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana juga.

Kompas TV Miryam Sampaikan Nota Keberatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com