Netizen Kaitkan Wacana Pembekuan KPK dengan Suara PDI-P pada 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapat terganggu pada Pemilu Legislatif 2019. Setidaknya hal itulah yang dikomentari sejumlah netizen pada beberapa hari terakhir.

Komentar-komentar itu berkaitan dengan pernyataan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan. Adapun Henry merupakan anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR.

Misalnya komentar netizen dengan nama akun Sultan Arief dalam kolom komentar berita bertajuk "Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan".

Sultan berkomentar: "Inilah ahirnya....mumpung presidennya dianggap tidak punya partai/jadi ketum, kesempatan untuk membubarkan KPK, yang dianggap selalu mengganggu. Saya yakin rakyat tidak diam, rakyat indonesia sudah sangat cerdas. Tunggu 2019, saya jamin suaranya akan habis....sy yakin dibawah 2%."

Netizen lainnya yang berkomentar serupa, misalnya netizen dengan nama akun Batara Guru. Ia menuturkan: "Silahkan rakyat melihat siapa2 orangnya yang ingin membubarkan KPK, harap catat orangnya dan partainya jangan dipilih lagi !"

(Baca juga: Wacana Pembekuan Dinilai Memperlihatkan Upaya Mengenyahkan KPK)

Pernyataan Henry kemudian dibantah oleh Sekretariat Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sehari kemudian. Menurut Hasto, sejak awal angket KPK dijalankan sebagai mekanisme pengawasan DPR untuk meningkatkan kinerja KPK.

Di samping itu, angket KPK juga guna mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto, Sabtu (9/9/2017).

(Baca: PDI-P Ralat Pernyataan Henry Yosodiningrat soal Pembekuan KPK)

Akan tetapi, tak sedikit netizen yang masih mengaitkan sikap PDI-P terkait Pansus Angket KPK dengan Pileg 2019. Netizen di media sosial Twitter dengan akun @KTriono, misalnya, yang mengingatkan PDI-P bahwa sikap politik terhadap KPK berpengaruh pada perolehan suara 2019.

"Kalau masih nyerang KPK pasti berpengaruh terhadap 2019. Ingat KPK didukung rakyat yang jelas bisa penjarakan koruptor," ucapnya.

Meski telah diralat oleh Hasto, namun sejumlah netizen menganggap pernyataan Henry adalah blunder politik.

"Hahahha blunder! Siap2 ditinggal kalian kalau berani2 macam2 dgn KPK. Rakyat yang bersih dan muak dgn korupsi berada di belakang KPK Bung!" ucap pemilik akun @RGNUGROHO.

"Ralat pernyataan dr Politikus PDIP tdk akan merubah kekecewaan byk orng, sy berharap ke depan jgn pilh PDIP, benar-benar Politikus PDIP gak punya perasaan," ujar pemilik akun @amalani_S.

"Didik dulu kadernya biar kalau ngomong jangan asal nyembur. Pikir dulu baru ngomong. Sebab @KPK_RI bersama rakyat @jokowi," tulis pemilik akun @obenk_Santoso.

Sehari berselang, Hasto kembali memberikan respons terkait pernyataan Henry.

Di sela mendampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meresmikan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Hasto menyampaikan bahwa kader yang mengeluarkan pernyataan di luar kebijakan partai akan ditindak oleh partai.

"Tidak ada upaya untuk melakukan pembekuan ataupun pembubaran (KPK). Bagi anggota-anggota fraksi dari kami yang menyatakan sikap di luar kebijakan partai kami berikan peringatan," kata Hasto.

(Baca: Sekjen PDI-P: Kami Tindak Anggota Fraksi yang Bersikap di Luar Kebijakan Partai)

Sejumlah netizen merespons positif sikap Hasto. Mereka menunggu realisasi pemberian sanksi tegas terhadap Henry.

"Kami tunggu, kalau ga ya siap2 ditinggalkan..itu aja," tulis pemilik akun @TheFeds24.

Pernyataan Henry juga dinilai sejumlah netizen bertentangan dengan semangat Presiden Joko Wirodo dalam pemberantasan korupsi.

"Kecewa dg PDIP! Padahal sblm ada usulan pembekuan KPK sy sangat bangga dg PDIP. Bertolak blkg dengan smgt pak jkw yg gencar memberantas korupsi," tutur pemilik akun @handoyo_92.

Beberapa pendukung partai berlambang banteng bermoncong putih itu pun ikut bersuara. Misalnya, pemilik akun @T_Aritonang yang mendukung langkah Hasto untuk memberi sanksi terhadap Henry.

"Laksanakan pak dan umumkan ke publik, jangan cari simpati aja, sy cinta @PDI_Perjuangan," ucap dia.

Tanggapan Henry

Sementara itu, Henry Yosodiningrat memahami bahwa pernyataannya mengundang pro dan kontra di masyarakat. Ia mengaku sedih mendengar tudingan-tudingan bahwa pernyataannya tersebut untuk membela koruptor atau melemahkan KPK.

Padahal, sebagai aktivis, ia menjadi salah satu yang ikut mendorong lahirnya KPK. Henry menegaskan dirinya menginginkan KPK yang bersih dan berwibawa, bukan yang kotor dengan pemerasan, penindasan dan kesewenang-wenangan.

"Saya menginginkan KPK yang sejalan dengan semangat dan ruh reformasi sebagaimana dirumuskan oleh pemerintah dan DPR RI dalam menyusun UU tentang KPK dan revisi UU tentang tipikor," kata Henry melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, ada bagian dari pernyataannya yang tak dikutip oleh wartawan. Ia menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan sementara KPK dibekukan.

"Sementara menata kembali KPK sesuai semangat reformasi, maka penegakan hukum atau pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan dan sementara kembali dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan," tuturnya.

Ia sekaligus kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan atas nama partai atau institusi.

"Itu pendapat saya pribadi," kata anggota Komisi III DPR itu.