Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, 15.000 Polisi di Lapangan akan Pegang Senjata

Kompas.com - 08/09/2017, 09:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, anggaran pengadaan senjata untuk petugas kepolisian di lapangan telah disetujui DPR RI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.

Tahun ini, sebanyak 15.000 senjata akan disebarkan ke personel Polri untuk penjagaan melekat pada dirinya.

"Tahun ini harus terealisir karenana anggarannya bukan multiyears, anggarannya harus 2017," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Pengadaan senjata tersebut saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Polri mengutamakan pengadaan senjata dari PT Pindad untuk memajukan produksi dalam negeri. Namun, perusahaan tersebut hanya memiliki 5.000 stok senjata.

(Baca juga: Saat Kode Iriana Gagal Ditangkap  Jokowi...)

Sementara itu, Pindad butuh anggaran tambahan untuk memproduksi senjata-senjata baru. Dengan demikian, kemungkinan Polri akan mengambil 10.000 senjata lainnya dari luar negeri.

"Yang lain mungkin harus beli di luar. Kita sudah melakukan uji di litbang, senjata yang sudah kita gunakan," kata Setyo.

Senjata-senjata tersebut selama ini sudah biasa digunakan Polri dan sesuai standar.

Sebelumnya, Kapolri menyebut polisi di lapangan rentan diserang oleh kelompok teroris. Ia mencontohkan anggota Sabhara yang jadi korban bom Kampung Melayu dan polisi lalu lintas yang diserang di Tuban. Namun, mereka tidak dilengkapi alat membela diri yang cukup seperti senjata api.

(Baca juga: Golkar Aji Mumpung Usung Jokowi di Pilpres 2019)

Oleh karena itu, Polri perlu mempersenjataj petugas yang berada di kawasan rawan teror berdasarkan peta intelijen. Senjata yang digunakan nantinya jenis G2 laras pendek. Tito mengatakan, saat ini PT Pindad memiliki stok 5.000 unit senjata jenis G2.

Sementara kekurangannya bisa ditambahkan dari senjata produksi luar negeri yang harganya tidak jauh dengan produk Pindad.

"Kalau untuk anggota lalu lintas kemudian untuk daerah rawan serangan ini, kita bisa berikan kelengkapan senjata produksi dalam negeri paling utama," kata dia.

Kompas TV Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan terkait penanganan kasus ujaran kebencian melalui media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com