Istana Minta Masalah Rohingya Tak "Digoreng" ke Isu Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah sudah maksimal dalam membantu Muslim Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Pramono meminta masalah kekerasan terhadap Rohingya ini tidak terus "digoreng" dan dijadikan isu politik di dalam negeri.

"Kalau kemudian di dalam negeri, domestik, ini dirumorkan, 'digoreng' ya ini hal yang berkaitan dengan politik, kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Baca: Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Ia menegaskan, sebelum masalah Rohingya menjadi konsumsi publik yang lebih luas, sebenarnya pemerintah telah mengirim bantuan makanan hingga membangun sekolah.

Presiden Jokowi bahkan melepas langsung bantuan berupa 10 kontainer bahan makanan di Pelabuhan Tanjung Priok pada Desember tahun lalu.

"Apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk hal yang bersifat kemanusiaan Rohingya ini sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan negara siapa pun," kata Pramono.

Ia juga menyinggung langkah Jokowi yang sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk terbang ke Myanmar.

Baca: Rencana Demo untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Retno mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

"Termasuk kedatangan ibu Menlu Myanmar itu kan pejabat pertama kali yang datang, bahkan Sekjen PBB, utusan khusus PBB, itu mengakui peran Indonesia," kata dia.