Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMPG Minta Foto Jokowi Tak Disandingkan dengan Novanto

Kompas.com - 04/09/2017, 16:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Muhammad Syamsul Rizal meminta agar foto Presiden Joko Widodo tak lagi ditaruh di spanduk, poster, maupun reklame Partai Golkar.

Di poster tersebut, foto Jokowi disandingkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Kami meminta Pak Jokowi melalui Menko Polhukam, kepada Golkar untuk meniadakan foto beliau dibawa-bawa lagi oleh Setya Novanto dan Idrus Marham," ujar Syamsul di Jakarta, Senin (4/9/2017).

(baca: Setya Novanto Minta Kader Golkar Pasang Foto Jokowi sebagai Capres Mulai Sekarang)

Syamsul khawatir, citra Jokowi akan turun jika masih dikait-kaitkan dengan Novanto yang kini tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Apalagi, Partai Golkar akan mengusung Jokowi untuk kembali menjadi presiden pada Pemilu 2019.

"Jika tidak, maka elektabilitas Jokowi makin hari makin turun," kata Syamsul.

Selain itu, GMPG juga mengimbau Jokowi untuk tak lagi percaya pada permainan politik Novanto dan Idrus.

(baca: Foto Jokowi, Novanto dan Fahd dalam Baliho di DPP Golkar)

Ia menuduh, kedua petinggi Partai Golkar itu hanya bertindak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Menurut dia, hal tersebut tidak sesuai dengan misi Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi.

"Mereka bertindak bukan kepentingan penyelamatan demokrasi Indonesia maupun penyelamatan pemberantasan korupsi," kata Syamsul.

Sebelumnya, Setya Novanto menginstruksikan seluruh kadernya di daerah untuk memasang gambar Jokowi di setiap acara yang diselenggarakan pengurus Golkar di daerah.

(baca: Jika Novanto Tetap Ketum Golkar, Elektabilitas Jokowi Dapat Tergerus)

Hal tersebut dalam rangka persiapan pemenangan kembali Jokowi pada Pilpres 2019.

Golkar menegaskan sikap mendukung Jokowi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa serta Rapat Pimpinan Nasional beberapa waktu lalu.

“Untuk mendukung pencalonan Pak Jokowi, pasang gambar, pasang foto di baliho, spanduk billboard,” ujar Novanto.

Instruksi itu juga diberikan kepada setiap calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada mendatang.

Ia meminta, agar gambar Jokowi juga diikutsertakan di dalam setiap baliho yang dipasang di jalan-jalan.

Kompas TV Di usia yang seharusnya sudah matang, DPR masih banyak mendapat sorotan negatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com