Indonesia Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adithyo Rizaldi meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap Myanmar.

Pemerintah harus melayangkan protes atas kekerasan yang dialami kelompok Rohingya di Rakhine State.

Ia mengatakan, salah satu protes yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Selain itu, pemerintah RI juga bisa menarik Dubes Indonesia yang ada di Myanmar serta mengusir Dubes Myanmar yang ada di Indonesia.

"Penarikan duta besar dan pemutusan hubungan diplomatik adalah suatu hukuman yang harus dibayar pemerintah Myanmar," kata Bobby dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (4/8/2017).

(baca: Jokowi Minta Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Warga)

Politisi Golkar ini meyakini, langkah tegas dari pemerintah RI dan negara-negara lainnya bisa membuat Myanmar menghentikan kekerasan terhadap kaum Rohingya.

Namun, apabila kekerasan belum juga berhenti, Bobby menyarankan agar Indonesia mengambil langkah yang lebih tegas lagi.

"Aksi diplomatik lainya dengan merekomendasikan Myanmar keluar dari ASEAN bila kekerasan Rohingya tidak dihentikan dan bersedia mediasi dengan pengawasan pihak independen," ucapnya.

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Bobbu menambahkan, persoalan di Myanmar bukan persoalan etnis atau agama. Menurut dia, kekerasan terhadap etnis Rohingya merupakan proxy war, dimana kekuatan besar yang memainkan perannya secara tidak langsung melalui pihak ketiga.

"Persoalan di Myanmar, adalah bukti nyata, perang proxy, dimana genosida etnis menjadi alasan untuk sebuah penguasaan wilayah," ucapnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingya.

(baca: Solidaritas Tanpa Batas Suku dan Agama untuk Warga Muslim Rohingya)

Jokowi menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri.