Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Pak Jokowi Harus Sampaikan ke Myanmar, Tirulah Indonesia

Kompas.com - 03/09/2017, 12:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk keras peristiwa kekerasan Rohingya di Myanmar. Terlebih peristiwa tersebut kembali terjadi pada momentum Idul Adha.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, Presiden Joko Widodo perlu menyampaikan secara tegas kepada Myanmar untuk menghentikan tragedi tersebut.

"Supaya Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas dan terbuka kepada pemimpin Myanmar untuk hentikan tragedi ini. Tirulah Indonesia bagaimana menghadirkan harmoni antara Muslim dan Buddha supaya di sana pun masalah bisa diselesaikan," ujar Hidayat di sela acara pemotongan hewan qurban di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Hidayat menambahkan, penting bagi umat Muslim di Indonesia untuk saling mengingatkan agar isu tersebut tak dikompori dan melebar ke mana-mana.

"Karena di Indonesia kerentanan ini bisa terjadi," tuturnya.

(Baca juga: PBB: Sudah 27.000 Warga Muslim Rohingya Lari dari Myanmar)

 

Anggota Komisi I DPR itu juga menilai perlunya organisasi umat Buddha di Indonesia mengirimkan perwakilan ke Myanmar untuk berkomunikasi dan menyampaikan bahwa relasi antara Muslim dan Buddha sangat baik di Indonesia, meski penganut agama Buddha menjadi minoritas.

Perlu pula dijelaskan bahwa umat Buddha di Indonesia pun ikut menolak perilaku genosida dan intoleran seperti yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya.

"Diplomasi ini akan sangat baik dan membantu " tuturnya.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan PBB dan utusan khusus untuk Rohingya, Kofi Annan terkait penyelesaian konflik yang terjadi.

"Pemerintah Indonesia secara resmi melalui ini Menlu telah melakukan koordinasi dengan sekjen PBB dan juga utusan khusus untuk Rohingya Kofi Annan dan kami benar-benar mengutuk dan menyesalkan kejadian itu dan Presiden telah menyampaikan sikapnya," ucap Pram, sapaannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

Karena itu, dia berharap pemerintah Myanmar memberikan perhatian khusus. Apalagi, permasalahan ini sudah menjadi buah bibir di dunia internasional.

 

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com