Sekjen Golkar Merasa Tak Salah Setya Novanto Tetap Jadi Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar angkat bicara terkait tudingan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia. Doli menyebut dewan pimpinan pusat seolah mendukung korupsi dengan membiarkan Ketua Umum Setya Novanto tetap pada posisinya.

Padahal, nama Novanto sudah lama dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP dan kini sudah berstatus tersangka.

"Golkar ini taat azas. Salah satu azas hukum itu praduga tidak bersalah. Sepanjang azas itu ada, siapapun yang tersangkut masalah hukum kita harus berpegang pada azas hukum praduga tidak bersalah," ujar Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).

Idrus menuturkan, siapa pun harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

(Baca: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia)

Dalam Rapat Pleno, DPP Partai Golkar memutuskan tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru untuk menggantikan Setya Novanto.

"Saya kira dengan aZas ini, siapapun yang terlibat maka kita hargai proses hukum yang ada. Makanya kalau kita bicara harus ada dasarnya. Jangan hanya karena keinginan kita, ambisi kita, tetapi betul-betul taat asas," kata Idrus.

Sebelumnya DPP Partai Golkar memecat Doli karena dinilai telah bertindak di luar aturan partai. Di samping itu, Doli juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Doli menilai pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tak sesuai prosedur.

(Baca: Doli Kurnia Anggap Pemecatannya oleh Golkar Tak Sesuai Prosedur)

Selain itu, dia mengaku heran dengan sikap partai. Dia menganggap yang dilakukan GMPG dan beberapa pendukungnya justru ingin menjaga partai untuk tetap berada pada koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk putusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Adapun, salah satu putusan Munaslub Golkar adalah turut menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Sementara, yang dilakukan partai saai ini dinilainya seolah mendukung korupsi dengan membiarkan Ketua Umum Setya Novanto tetap pada posisinya.