JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara terkait adanya kelompok yang membuat petisi penolakan pencalonan Dedi Mulyadi menjadi Calon Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Idrus mengakui ada beberapa orang mengatasnamakan kelompok ulama Purwakarta memberikan petisi penolakan itu ke kantor DPP Partai Golkar.
"Memang ada beberapa ulama yang datang dan saya terima. Semua aspirasi kami terima tetapi aspirasi itu tidak serta merta kami ikuti. Kami melakukan kajian apa orang-orang yang datang itu benar-benar kyai atau perwakilan ulama," ujar Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).
"Kalau memang betul kyai, apakah murni gerakannya dengan niat untuk kepentingan bangsa. Atau kami bertanya lagi apa benar-benar gerakan itu ada yang menggerakkan. Ada kepentingan lain," kata dia.
(Baca: Ada Petisi Penolakan, Dedi Mulyadi Tetap Direkomendasikan Golkar)
Menurut Idrus, memasuki tahun politik seperti saat ini, sulit untuk melihat apakah suatu gerakan itu bersifat obyektif atau subyektif.
Selain itu, kata Idrus, sulit pula untuk melihat apakah gerakan tersebut terjadi atas kepentingan bangsa atau ada keinginan politik di belakangnya. Dia menegaskan bahwa Partai Golkar akan mempelajari setiap aspirasi dan usulan yang ditujukan kepada DPP.
"Apabila sudah memasuki tahun politik, susah untuk melihat mana yang obyektif mana subyektif. Itu sudah susah. Dan mana yang bergerak atas nama kesadaran sendiri atau yang bergerak dengan keinginan politik atau disuruh orang," tutur Idrus.
(Baca: Kemana PAN Akan Merapat, Dedi Mulyadi atau Ridwan Kamil? )
"Kami akan pelajari apakah usulan itu disampaikan dengan penuh kesadaran sendiri atau punya hubungan politik yang tidak bagus dengan Dedi dulu. Karena ada kelompok yang cari-cari kesalahan dan momentum," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta KH John Dien menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan maklumat larangan pernyataan kontroversial dan mengatasnamakan organisasi ulama untuk kepentingan pribadi.
Maklumat dengan nomor 13/07/MUI/VIII/2017 dikeluarkan setelah pihaknya mengetahui adanya sebuah "Petisi Ulama Purwakarta" yang dikeluarkan oleh Ittihaadul Ulama Purwakarta yang keberatan dengan pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar.