Wiranto: Kita Sikat Dulu Ormas Radikal, Jangan Sampai Berkembang - Kompas.com

Wiranto: Kita Sikat Dulu Ormas Radikal, Jangan Sampai Berkembang

Kristian Erdianto
Kompas.com - 30/08/2017, 12:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menjadi pembicara Simposium Pemuda Nasional Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).  KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menjadi pembicara Simposium Pemuda Nasional Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat menyinggung soal ketegasan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang memiliki paham radikalisme.

Ia menyebutkan, saat ini ancaman ideologi telah menjadi ancaman nyata bagi setiap negara.

Menurut mantan Panglima ABRI itu, perang ideologi menjadi cara yang lebih murah dalam meruntuhkan suatu negara.

"Ancaman militer saya jamin tidak akan terjadi karena biayanya mahal. Tapi sekarang ada cara yang lebih murah untuk menyerang suatu negara, yaitu ancaman ideologis yang pelan-pelan menggerogoti jalan pikiran masyarakat," ujar Wiranto, saat menjadi pembicara Simposium Pemuda Nasional Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Baca: Agum: Ada 10-20 Purnawirawan TNI-Polri Terpengaruh Paham Radikal

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, pemerintah tidak segan bertindak tegas terhadap ormas yang berniat mengganti ideologi negara, termasuk UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia mencontohkan, keputusan pemerintah saat membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai anti-Pancasila melalui penerbitan Perppu Ormas.

"Kemarin pemerintah mengambil langkah yang sangat tegas untuk secara dini mencegah pengaruh ideologi yang mengingkari pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kita sikat dulu jangan sampai mereka berkembang menjadi ancaman nyata," kata Wiranto.

Oleh karena itu, Wiranto berharap masyarakat memahami keputusan pemerintah.

Baca: Komisi II Upayakan Percepat Pembahasan Perppu Ormas

Dia tak sependapat jika banyak kalangan menilai sikap pemerintah tersebut sebagai sikap diktator dan anti ormas Islam.

"Masyarakat harus paham ini bukan langkah diktator, bukan sewenang-wenang. Bukan memusuhi Islam, yang mengambil keputusan juga orang Islam. Enggak mungkin. Tapi ini betul-betul kami menjaga keutuhan NKRI. Menjaga ideologi Pancasila," ujar Wiranto.

 "Serangan ideologi harus dijawab dengan cara-cara yang benar dan tepat," kata dia.

Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKristian Erdianto
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM