Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kita Sikat Dulu Ormas Radikal, Jangan Sampai Berkembang

Kompas.com - 30/08/2017, 12:29 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat menyinggung soal ketegasan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang memiliki paham radikalisme.

Ia menyebutkan, saat ini ancaman ideologi telah menjadi ancaman nyata bagi setiap negara.

Menurut mantan Panglima ABRI itu, perang ideologi menjadi cara yang lebih murah dalam meruntuhkan suatu negara.

"Ancaman militer saya jamin tidak akan terjadi karena biayanya mahal. Tapi sekarang ada cara yang lebih murah untuk menyerang suatu negara, yaitu ancaman ideologis yang pelan-pelan menggerogoti jalan pikiran masyarakat," ujar Wiranto, saat menjadi pembicara Simposium Pemuda Nasional Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Baca: Agum: Ada 10-20 Purnawirawan TNI-Polri Terpengaruh Paham Radikal

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, pemerintah tidak segan bertindak tegas terhadap ormas yang berniat mengganti ideologi negara, termasuk UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia mencontohkan, keputusan pemerintah saat membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai anti-Pancasila melalui penerbitan Perppu Ormas.

"Kemarin pemerintah mengambil langkah yang sangat tegas untuk secara dini mencegah pengaruh ideologi yang mengingkari pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kita sikat dulu jangan sampai mereka berkembang menjadi ancaman nyata," kata Wiranto.

Oleh karena itu, Wiranto berharap masyarakat memahami keputusan pemerintah.

Baca: Komisi II Upayakan Percepat Pembahasan Perppu Ormas

Dia tak sependapat jika banyak kalangan menilai sikap pemerintah tersebut sebagai sikap diktator dan anti ormas Islam.

"Masyarakat harus paham ini bukan langkah diktator, bukan sewenang-wenang. Bukan memusuhi Islam, yang mengambil keputusan juga orang Islam. Enggak mungkin. Tapi ini betul-betul kami menjaga keutuhan NKRI. Menjaga ideologi Pancasila," ujar Wiranto.

 "Serangan ideologi harus dijawab dengan cara-cara yang benar dan tepat," kata dia.

Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com