Berusia 72 Tahun, Sudahkah DPR Jadi Wakil Rakyat Sesungguhnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginjak usianya yang ke-72.

Peringatan hari ulang tahun tersebut dirayakan, Selasa (29/8/2017) dengan serangkaian acara.

Sejumlah acara perayaan itu diantaranya, sidang paripurna penyampaian laporan kinerja, potong tumpeng, pameran foto, hingga sesi tanam pohon bersama.

Tujuh puluh dua tahun berdiri, sudahkah para wakil rakyat menjadi penyampai aspirasi wakyat yang diwakilinya?

Setidaknya hal itu disinggung oleh Ketua DPR RI periode 2004-2009, Agung Laksono.

Ia tak menyoroti minimnya produktifitas legislasi DPR, melainkan penyaluran aspirasi rakyat.

Baca: HUT ke-72 DPR, Fadli Zon Pimpin Paripurna, Novanto Baca Pidato

Politisi Partai Golkar itu menilai, hal itu perlu masih perlu ditingkatkan.

"Ini yang saya kira harus digenjot terus sehingga betul-betul sesuai harapan publik," kata Agung, di sela sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Agung juga berharap agar DPR ke depannya semakin jauh dari citra berperilaku koruptif dan sejalan dengan semangat nasional untuk memberantas korupsi.

"Saya harap semoga tidak ada lagi anggota DPR tersangkut kasus-kasus itu," kata dia.

Masih dipercaya jadi penyalur aspirasi

Pidato Ketua DPR RI Setya Novanto pada HUT DPR juga menitikberatkan sejumlah hal. Salah satu yang disampaikan adalah mengenai tindaklanjut aspirasi rakyat sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Hingga 10 Agustus 2017, surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan pada Pimpinan DPR maupun komisi yang diteruskan ke Pengaduan Masyarakat mencapai 4.173 surat.

"Hal ini menunjukkan bahwa DPR masih merupakan lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi," kata Novanto.

Kinerja legislasi kerap kali menjadi yang paling disorot oleh publik. Hal itu juga disinggung dalam laporan kinerja yang dibacakan Novanto.

Pada tahun 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 Rancangan Undang-Undang (RUU).

Meski angkanya meningkat satu RUU dari tahun sebelumnya, Novanto meminta para anggota Dewan untuk bekerja lebih keras.

"Kita dituntut untuk terus bekerja keras agar target program legislasi nasional tercapai," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap, DPR ke depannya bisa mengatur prioritas dari prioritas daftar prolegnas.

Sebab, memasuki 2018, anggota Dewan akan semakin disibukkan dengan kerja partai.

"Kalau ada prolegnas prioritas, kami harapkan tahun depan ada prolegnas yang lebih prioritas," ujar Taufik.

448 anggota tak hadiri paripurna