Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siap Jadi Anggota Satgas Antipencucian Uang Internasional

Kompas.com - 29/08/2017, 21:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan bahwa Indonesia siap untuk menjadi anggota Financial Action Task Force atau FATF.

FATF merupakan badan atau satuan tugas internasional yang bergerak dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Namun, untuk menjadi anggota FATF, Indonesia harus melalui penilaian mutual evaluation review (MER) oleh Asia Pasific Group on Money Laundring (APG), salah satu organisasi regional FATF.

"Kita menghadapi isu tunggal bagaimana Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan dari tim APG yang nanti akan melakukan satu suatu kegiatan yang menyangkut mutual evaluation review," ujar Wiranto saat memberikan keterangan usai memimpin rapat koordinasi di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

"Jadi mereka akan menjajaki Indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan untuk kita nantinya kalau memang sudah lolos MER itu maka kita akan lebih leluasa untuk masuk menjadi anggota FATF," kata dia.

(Baca juga: PPATK Apresiasi Indonesia Keluar dari Daftar Hitam FATF)

Menurut Wiranto, pemerintah sudah mempunyai banyak data yang dihimpun. Data itu termasuk sejumlah masalah yang harus diselesaikan.

"Hambatan di internal, untuk menghadapi assessment yang nanti dilakukan," kata dia.

Wiranto menuturkan, tim penilai APG akan datang ke Indonesia pada November 2017. Kemudian hasil penilaian akan ditetapkan pada APG Plenary di Nepal, Mei 2018.

Seluruh pemangku kepentingan, yakni 16 kementerian/lembaga yang merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), telah menyiapkan kebijakan dan aturan sesuai rekomendasi FATF.

"PPATK sudah mempunyai progress report yang lengkap dari pemeriksaan internal tentang apa yang sudah kita miliki dan belum kita miliki. Bahkan kita sudah melakukan satu work-up dengan Australia yang merupakan partner kita," tutur mantan Panglima ABRI itu.

Wiranto menjelaskan, jika penilaian APG hasilnya kurang baik, maka Indonesia terancam masuk ke dalam daftar negara-negara yang tidak patuh pada FATF Public Statements.

Akibatnya, kata Wiranto, kredibilitas Indonesia dalam melakukan transaksi bisnis internasional akan terganggu. Selain itu, Indonesia akan disejajarkan dengan negara-negara dunia ketiga dan dinilai tidak memiliki regulasi antipencucian uang yang memadai.

"Maka dalam rapat koordinasi ini kita hanya membulatkan bahwa tugas ini sangat penting. Kita tiga kali mendapat posisi yang tidak menguntungkan dalam posisi anggota FATF itu," ucap Wiranto.

(Baca juga: Bahas Keanggotaan Indonesia di FATF, Wiranto Rapat Bersama 13 Menteri)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan seluruh kementerian untuk mempersiapkan penilaian MER.

"Kami telah melakukan upaya optimal, tapi masih perlu dilakukan kerja keras lagi agar hasilnya nanti memuaskan," kata Kiagus.

Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Jendeal Kementerian Keuangan Hadianto.

Kompas TV Tersangka TPPU Huni Lapas Mewah di LP Cipinang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com