KPK Geledah 4 Lokasi dan Sita CCTV Terkait OTT Dirjen Hubla

Kompas.com - 25/08/2017, 19:00 WIB

Abba Gabrillin

Penulis

Lihat Foto

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti pada operasi tangkap tangan KPK di Kementerian Perhubungan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017). KPK menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka suap terkait perizinan pengadaan proyek-proyek di Ditjen Hubla seperti proyek di Pelabuhan Tanjungmas, Semarang, serta mengamankan barang bukti uang senilai Rp 18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp 1,174 miliar pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8/2017).(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi terkait operasi tangkap tangan terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

"Dua tim satgas penyidik KPK menggeledah empat lokasi sejak malam kemarin hingga siang ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Pertama, penyidik menggeledah ruang kerja Dirjen Hubla di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta. Kemudian, Mess yang ditempati Tonny Budiono di Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta.

Selain itu, KPK menggeledah apartemen yang merupakan tempat kediaman Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, di Kemayoran, Jakarta Pusat.

(Baca: Rincian 7 Mata Uang di Dalam 33 Tas yang Disimpan Dirjen Hubla)

Terakhir, penyidik KPK menggeledah Kantor PT Adhi Guna Keruktama di daerah Sunter, Jakarta Utara.

Menurut Febri, dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa kamera pengawas (CCTV).

Saat operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang senilai lebih dari Rp 20 miliar.

Menurut KPK, dari jumlah tersebut, uang Rp 1,174 miliar yang berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan. Suap itu terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Sementara, sisanya senilai Rp 18,9 miliar diduga berasal dari pihak lain.

Kompas TV Koalisi Masyarakat Peduli Bengkulu meminta DPRD Bengkulu segera mengambil sikap terhadap pernyataan mundur Ridwan Mukti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.