Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

First Travel Ingin Berangkatkan Jemaah dengan Modus Penipuan Baru

Kompas.com - 25/08/2017, 10:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak mengatakan, penyidik telah menanyakan para tersangka First Travel soal pertanggunggjawaban mereka terhadap para jamaah.

Sebab, di rekening perusahaan, dana yang tersisa hanya Rp 1,3 juta.

Direktur Utama First Travel Andika Surachman menyebut pihaknya akan mencari calon jemaah baru untuk memberangkatkan calon jemaah yang menumpuk.

"Arahnya buka promo baru untuk dapat jemaah baru. Itu sih sama juga buka penipuan baru," ujar Herry dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (24/8/2017).

"Masih pede banget bisa berangkatkan dengan buka promo lagi," lanjut dia.

(baca: Hidup Mewah, Bos First Travel Dikawal Bodyguard dan Diantar Hummer)

Promo yang dimaksud yakni membuka penawaran baru paket umrah murah dengan harga di bawah standar.

Sebelumnya, calon jemaah tertipu dengan promo umrah murah dengan harga yang ditawarkan Rp 14,3 juta per orang.

Ternyata, cara tersebut yang dilakukan First Travel sejak 2016.

 

(baca: Cerita Pengusaha Hotel di Arab Saudi yang Belum Dibayar First Travel)

Herry mengatakan, perusahaan tersebut menerima banyak jemaah dan memberangkatkan sebagian kecil dari mereka.

Tahun berikutnya, mereka kembali menerima pendaftaran dan menumpuk dengan calon jemaah yang mendaftar sebelumnya.

Sehingga tahun ini jumlah tersebut meledak mencapai 58.682 orang.

"Ini modus yang terus berulang. Terjadi terus, terus, sampai ada titik tertentu dia tidak mampu berangkatkan," kata Herry.

(baca: Bos First Travel Tunjuk Jemaah yang Berangkat Berdasarkan Loyalitas)

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com