Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal Buruknya Mentalitas dan Integritas Aparatur Lembaga Peradilan

Kompas.com - 24/08/2017, 22:29 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Hakim Yustisial sekaligus Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, Asep Nursobah, menilai, pelanggaran hukum oleh aparatur lembaga peradilan tidak serta merta dilihat sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan dan manajemen perkara.

Menurut dia, MA telah melakukan pembenahan sistem untuk meminimalisasi penyimpangan, salah satunya melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP).

Sistem tersebut memungkinkan pihak yang berperkara mengakses informasi tanpa perlu bertatap muka dengan aparatur yang menangani perkara.

Demikian pula sistem pengawasan melalui SIWAS atau Sistem Informasi Pengawasan.

Menurut Asep, persoalan mentalitas dan integritas juga menjadi faktor yang menyebabkan penyimpangan kerap terjadi.

"Sebenarnya, dari sisi sistem pengadilan sudah memiliki sistem informasi perkara. Artinya tahapan penyelesaian perkara seharusnya bisa diketahui tanpa bertanya ke orang pengadilan. Lagi-lagi penyimpangan itu kan karena ada supply and demand. Ada penggoda," ujar Asep, saat berbicara dalam Lokakarya Media bersama MA dan EU-UNDP Sustain di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/8/2017).

"Ini juga masalah mentalitas," ujar dia.

Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia, lanjut Asep, sulit untuk mengawasi seluruh satuan unit kerja dan ribuan pegawai yang berada di bawah MA.

Di sisi lain, sistem pengawasan institusional juga tidak bisa mengawasi seluruh aparatur setiap saat.

"Ya memang sistem pengawasan institusional tidak bisa mengawasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu kan. Yang namanya oknum akan selalu ada," kata Asep.

Persoalan mentalitas

Secara terpisah, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto tidak menampik adanya oknum aparatur badan peradilan yang memiliki persoalan mentalitas.

Meski MA berupaya untuk meningkatkan sistem pengawasan internal, namun praktik penyimpangan sulit diberantas jika aparatur tetap memiliki mentalitas yang buruk.

"Memang ada oknum pengadilan yang bermental hedonisme, kebahagiaannya, kesuksesannya diukur dari mobil, rumah dan pakaian yang bagus. Akhirnya menempuh jalan pintas. Itulah permasalahannya. Pendekatan untuk membina mental sampai normatif sudah kami lakukan," kata Sunarto.

Menurut Sunarto, oknum yang terjerat dalam kasus suap umumnya menganggap jabatan sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai keuntungan dan fasilitas.

Dia juga mengakui, Badan Pengawas MA masih menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan reformasi.

Tantangan tersebut antara lain pola pikir sebagaian aparatur yang minta dilayani, budaya jalan pintas, dan merasa menjadi orang penting.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com