Pansus Angket Kaji soal Penghentian Perkara di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menyatakan salah satu hal yang dikaji Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah merevisi kewenangan penghentian perkara oleh KPK.

Hal itu berkaca pada mereka yang lebih dulu meninggal dunia saat masih berstatus tersangka dan belum sempat memasuki proses sidang.

"Menurut saya ini (kewenangan penghentian perkara) termasuk yang dikaji oleh teman-teman di pansus. Tapi prinsipnya itu, jadi bagaimana secara alamiah orang yang sudah meninggal kan masih ditersangkakan, tidak dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

(baca: Fahri Hamzah: UU KPK Pasti Direvisi)

Ia menambahkan, hal itu tak hanya menjadi perhatian partainya, melainkan juga semua partai di DPR.

Menurut dia, siapapun yang telah meninggal dunia sebaiknya kasusnya dihentikan agar tak merusak nama baik keluarganya yang tak terlibat.

"Itu masih menyandang status itu (tersangka) ya karena hanya tidak ada kewenangan KPK keluarkan SP3. Itu yang harus kita perhatikan. Kan kasihan putra-putrinya karena masih tersangka sampai almarhum," lanjut dia.

(baca: Fahri Hamzah: Karena Guru Besar Tolak Revisi UU, KPK Jadi Lembaga Suci)

DPR selama ini mempermasalahkan substansi UU KPK, salah satunya soal larangan menghentikan perkara yang sudah masuk tahap penyidikan.

Selama ini, semua perkara akan berakhir di pengadilan. Tidak seperti Kepolisian dan Kejaksaan, suatu penyidikan bisa dihentikan dengan berbagai alasan.

Wacana revisi UU KPK kembali muncul di tengah kerja Pansus Hak Angket KPK. Wacana itu selama ini kandas setelah ditolak berbagai pihak.