Tujuh PNS Kemendes Akui Irjen Minta Uang Sumbangan untuk Auditor BPK

http://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/15292161/jaksa-sebut-suap-auditor-bpk-untuk-tutupi-temuan-rp-550-miliar-di-kemendes

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Ketujuh saksi tersebut memberikan keterangan untuk dua terdakwa, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.

Dalam persidangan, para saksi mengaku pernah dikumpulkan dalam rapat pada Mei 2017. Rapat tersebut dipimpin oleh Sugito.

"Waktu itu Pak Irjen (Sugito) menyampaikan ucapan terima kasih pada semua sekretaris, karena laporan keuangan kementerian 90 persen sekian membaik," ujar Aisyah Gamawati, PNS pada Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu Kemendes, kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Jaksa Sebut Suap Auditor BPK untuk Tutupi Temuan Rp 550 Miliar di Kemendes

Menurut Aisyah, saat itu Sugito mengatakan bahwa sebagai ucapan terima kasih, masing-masing unit kerja diminta memberikan sumbangan uang kepada auditor BPK yang telah bekerja.

"Sebagai ucapan terima kasih pada teman di tim BPK. Kami diminta memberikan sejumlah dana. Tapi sesuai kemampuan masing-masing," kata Aisyah.

Menurut Aisyah, pada saat rapat dilakukan, tim BPK memang telah selesai melakukan audit terhadap laporan keuangan Kemendes dan PDTT.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi lainnya. Mereka mendapat perintah untuk memberikan sumbangan untuk tim BPK yang telah bekerja selama 60 hari.

Baca: Dalam Dakwaan, Sekjen Kemendes Diduga Terlibat Menyuap Auditor BPK

Menurut jaksa, Sugito dan Jarot memberikan uang sebesar Rp 240 juta kepada Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK.

Uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.