Kepada Sekjen Partai Komunis Vietnam, Jokowi Singgung Batas Negara di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu garis batas negara Indonesia dan Vietnam yang masih belum menemui kesepakatan, menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

"Betul, itu salah satu isu. Indonesia dengan Vietnam itu memiliki overlapping claim di ZEE, sekitar Laut Natuna," ujar Retno usai kunjungan kenegaraan Sekjen Nguyen di Kompleks Istana Presiden, Rabu siang.

Retno menegaskan, penyelesaian garis batas Indonesia dan Vietnam itu sangat penting. Kesepakatan perlu dicapai agar kedua negara bisa melaksanakan penegakan hukum di wilayah masing-masing. Penyelesaian tersebut juga penting demi menghindari kesalahpahaman di perairan.

Dengan begitu, insiden lapangan yang tidak diinginkan dapat dihindari oleh petugas keamanan laut masing-masing negara.

(Baca: Sekjen Partai Komunis Vietnam: Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Vietnam Masih Lambat)

"Kalau overlapping kan berarti grey area. Jadi kalau ada kapalnya mereka atau kita masuk, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi missunderstanding. Oleh karena itu, kalau bisa sepakat mengenai batasannya, akan lebih mudah menjalankan penegakan hukum," ujar Retno.

Retno melanjutkan, pembicaraan Presiden Jokowi dengan Sekjen Nguyen Phu Trong soal garis batas itu memang tidak akan langsung menyelesaikan persoalan.

Pasalnya, hal itu terkait dengan bagaimana menetapkan wilayah kedaulatan berdasarkan pengukuran teknis yang diterima kedua negara.

Meski demikian, disinggungnya topik itu dalam pertemuan Jokowi dan Nguyen diyakini akan membawa persoalan tersebut ke arah yang lebih terang.