Istana: DPR Memang Punya Kewenangan Bentuk Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk membentuk hak angket, termasuk angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Joko Widodo, kata Johan, tidak akan mencampuri kewenangan yang dimiliki DPR itu.

"Kalau nanya sikap Presiden soal angket, kan sudah disampaikan. DPR memang punya kewenangan dalam menjalankan fungsinya itu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Penegasan soal sikap Presiden disampaikan Johan menanggapi sidang uji materi yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Uji materi dengan nomor perkara perkara 36/PUU-XV/2017 dan 37/PUU-XV/2017 itu terkait penerapan hak angket DPR terhadap KPK.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto hadir sebagai perwakilan pemerintah selaku pembuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Dalam sidang tersebut, Sigit menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan membentuk hak angket terhadap semua lembaga negara, termasuk KPK. Oleh karena itu, pemerintah meminta MK menolak uji materi yang diajukan.

(Baca: Pemerintah Berharap MK Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Hak Angket)

Johan menegaskan, pernyataan pihak Kemendagri dalam sidang tersebut semata-mata karena diminta oleh MK untuk menafsirkan UU MD3 terkait kewenangan DPR membentuk angket terhadap KPK.

Hal tersebut bukan berarti bentuk dukungan Presiden terhadap angket atau Pansus Angket KPK.

"Presiden tak bisa mencampuri hak angket itu. Karena itu kewenangan legislatif. Domainnya di legislatif," ucap Johan.

"Harus bisa bedakan antara (proses) yang ada di MK dan sikap Presiden terhadap kewenangan DPR dalam melakukan angket," kata mantan pimpinan KPK itu.

(Baca juga: "Saya Hanya Bacakan Keterangan Presiden, Hak Angket KPK Sudah Benar")

Pemohon nomor perkara 36/PUU-XV/2017 adalah gabungan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.

Mereka merasa pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK merugikan haknya sebagai warga negara. Sebab, KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi sedang dilemahkan.

Pelemahan terhadap KPK akan berdampak memperlemah pengawasan dan memperkecil pengembalian keuangan negara sebagai sumber APBN. Padahal, sedianya secara maksimal keuangan negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemohon meminta MK menegaskan secara eksplisit bahwa hak angket hanya ditujukan terhadap pemerintah.

Sementara, pemohon dengan nomor perkara 37/PUU-XV/2017 adalah Direktur Eksekutif Lira Institute, Horas AM Naiborhu menilai ketentuan Pasal 79 Ayat 3 UU MD3 yang mengatur tentang hak angket menimbulkan multitafsir yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Pemohon menilai, kegaduhan tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon meminta MK menyatakan penjelasan Pasal 79 ayat (3) MD3 dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum.

(Baca juga: Kerja Pansus Angket Berpotensi Mengarah kepada Revisi UU KPK)