Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Menjelang Diresmikannya "Airways" Jalur Selatan Jawa

Kompas.com - 22/08/2017, 06:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

KONON kabarnya, sebentar lagi jalur penerbangan sipil komersial pada lintasan selatan pulau Jawa akan dibuka. Sebuah peluang yang sudah sejak puluhan tahun lalu dituntut untuk segera dibuka bagi memfasilitasi penerbangan sipil komersial agar menjadi lebih "hemat fuel" atau mengirit bahan bakar.    

Walaupun belakangan, justru kini isunya berubah menjadi efisiensi dalam hal pengaturan kepadatan penerbangan sipil komersial yang sudah amat sangat mengganggu. Tidak begitu jelas apa gerangan sasaran utama dari langkah yang kemudian akan sedikit "merepotkan" manajemen latihan pesawat-pesawat terbang tempur Angkatan Udara yang memerlukan ruang "bebas" dalam upaya mencapai sebuah tingkat "combat readiness" tertentu sesuai kaidah universal dari standard praktis siap tempur Angkatan Udara di mana pun.   

Dibukanya jalur selatan Jawa hanya akan memberikan perbedaan waktu jam terbang  tidak lebih dari 30 hingga 45 menit saja dibanding dengan jalur standar yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Di samping itu, terobosan ini pun bukanlah solusi dalam berhadapan dengan kepadatan penerbangan sipil komersial yang tengah terjadi belakangan ini.   

Kepadatan yang terjadi belakangan ini lebih bermuara kepada antrean take off dan landing yang sudah nyaris membuat putus asa para Air Traffic Controller, terutama di Jakarta (Cengkareng dan Halim) dan beberapa kota lainnya di sekitar pulau Jawa dan Bali. Tidak banyak manfaat yang akan diperoleh dari membuka jalur selatan Jawa bila hal tersebut ditujukan untuk mengurangi sekuel antrean take off  dan landing di Jakarta , Surabaya, Bali dan sekitarnya.   

Pokok permasalahan utama adalah fasilitas infrastruktur pesawat dalam take off dan landing di bandara (di-darat) yang sudah sedemikian "parah", dan sama sekali bukan pada "airways" atau jalur penerbangannya sendiri.

Sementara itu, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dari pengelolaan "Flight Training" dari sekian banyak skadron "fighter aircraft" yang selama ini berada dalam ruang yang "leluasa" bergerak untuk latihan, sebagai salah satu standar keamanan dan keselamatan terbang.

Fighter Aircraft, pesawat terbang tempur yang manuver-manuvernya adalah jauh di luar manuver yang biasa dilakukan oleh pesawat terbang sipil komersial.  Pesawat terbang tempur yang bahkan melakukan sedemikian banyak variasi gerak dan kecepatan yang hingga mencapai lebih dari kecepatan suara.

Manuver-manuver pesawat terbang tempur yang tidak hanya akan terbang solo, sendirian, akan tetapi juga terbang dalam formasi 2 atau 3 atau bahkan lebih dari 4 atau 5 pesawat.   

Manuver-manuver yang tidak berada dalam batasan kolom udara tertentu dengan terbang yang hanya lurus-lurus saja layaknya pesawat terbang sipil komersial, akan tetapi juga "un-usual" manuver dalam bentuk aerobatic.   

Tidak pula terbatas kepada terbang solo aerobatik, akan tetapi juga latihan-latihan aerobatik dalam formasi beberapa pesawat.  

Dipahami bahwa semua itu memang dapat saja dengan mudah diatur bersama, antara lain dengan "distribusi vertikal" kolom udara yang akan dipergunakan.  

Pertanyaannya adalah, apakah peralatan Air Trafic Control dan Radar Pemandu serta SDM yang mengawakinya sudah dipersiapkan untuk itu? Apakah perencanaan dari berhamburannya manuver pesawat terbang tempur yang selama ini berada di ruangan tersendiri (steril) untuk dimasuki "jalur penerbangan sipil komersial" di tengah-tengahnya sudah dipersiapkan dengan baik?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Jadi Presiden Terpilih, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

Usai Jadi Presiden Terpilih, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com